Gresik (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik melakukan efisiensi belanja daerah. Langkah ini diambil setelah bupati dan kalangan legislatif merumuskan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023.
Setidaknya, efisiensi belanja daerah mencapai Rp 335,7 miliar. Ini karena terjadi pasang surut perkembangan ekonomi serta perubahan kebijakan mendorong pemerintah daerah setempat melakukan sejumlah rasionalisasi program kerja.
“Tanpa mengurangi standar pelayanan masyarakat. Sektor belanja anggarannya kami lakukan efisiensi,” ujar Bupati Fandi Akhmad Yani, Sabtu (19/08/2023).
Alumnus Fakultas Ekonomi Unair itu menambahkan, meski ada efisiensi belanja daerah. Hal itu tidak mempengaruhi program prioritas yang telah dicanangkan. Mulai dari peningkatan infrastruktur jalan, penanganan banjir Kali Lamong, hingga pembangunan Rumah Sakit Gresik Sehati.
“Di sektor kesehatan dan program pengentasan kemiskinan tetap dilanjutkan sesuai perencanaan,” imbuhnya.
Seperti diketahui, sektor pendapatan daerah mengalami penurunan target. Sebelumnya, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 3,87 triliun. Masing-masing bersumber dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Namun, setelah dilakukan kajian, mengalami penurunan target menjadi Rp 3,69 triliun.
Baca Juga: Gresik United Kolaborasi dengan Grup Band Kopral Kobong
Penurunan pendapatan daerah itu, ditindaklanjuti oleh kalangan legislatif. Untuk segera diputuskan, dan direalisasikan bersama sebelum pergantian tahun anggaran. Dalam rangka mengklasifikasikan program-program lainnya yang bisa direalisasikan.
“Kami langsung menggelar rapat badan anggaran maupun rapat-rapat komisi bersama instansi terkait,” kata Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir.
Politisi PKB itu menuturkan, fluktuasi ekonomi tidak hanya terjadi di Kabupaten Gresik saja. Namun, dialami oleh pemerintah daerah lainnya.
“Sebagian besar daerah mengalami hal yang sama. Sehingga, kami akan mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil untuk bisa memaksimalkan target pendapatan,” pungkas Abdul Qodir. (dny/ted)
[berita-terkait number=”3″ tag=”pemkab-gresik”]
