Malang (beritajatim.com) – 2024 merupakan tahun politik. Di tahun itu akan digelar Pemilu terdiri atas pemilu presiden-wakil presiden, pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota.
Kemudian, keserentakan juga terjadi pada pemilihan kepala daerah (pilkada) secara nasional pada 27 November 2024. Pakar hukum tata negara Universitas Brawijaya Malang, Dr. Ngesti Dwi Prasetyo S.H., M.H., mengatakan sistem yang baru ini membuat para kandidat mencermati dan mengamati perilaku masyarakat yang nantinya akan bingung atau tidak.
“Dengan sekian dengan sekian ratus calon legislatif yang dihadirkan mulai dari kabupaten, provinsi, dan Nasional. Ada DPR ada juga calon DPD, dan calon presiden. Saya kira masyarakat juga akan cerdas melihat itu, tetapi yang saya lihat bahwa nantinya tingkat kefokusan itu menjadi berbeda tidak lagi mencermati program sehingga popularitas dan elektabilitas itu menjadi modal signifikan,” ujar Ngesti Dwi saat ditemui di ruang Reformasi Birokrasi UB.
Dengan situasi ini, dia menilai bahwa para kandidat yang muncul terutama untuk gubernur Jawa Timur (Jatim) harus bergerak cepat karena tiket harus segera saling penjajakan dan jejaring di masyarakat juga harus segera dibuat.
BACA JUGA:
UB Malang Punya Guru Besar Bidang Probiotik dan Gigi Anak
Dosen fakultas hukum UB tersebut menghimbau agar dengan sistem pemilu yang baru masyarakat menjadi pemilih yang bertanggung jawab.
“Kenapa harus bertanggung jawab, karena cerdas saja tidak cukup. Kenapa saya harus bertanggung jawab? Jadi ciri pemilih yang bertanggung jawab itu, pertama bahwa dengan adanya pemilu adalah sebuah pertarungan konstitusional. Artinya memberi gambaran di dalam konstitusi kita bahwa ini pertarungan yang sah dalam tanda kutip untuk berganti pemerintahan atau tetap pemerintahan secara legal dan konstitusional,” tutur pengampu mata kuliah hukum pemerintahan daerah ini.
Kedua, pemilih mendasarkan pilihannya pada platform dan program kerja dari para kandidat. Karena itu akan menentukan pembangunan arah ke mana Jawa Timur, kemudian dari sisi mana yang dibangun, bagaimana mereka memanfaatkan APBD kita dan bagaimana kemudian fasilitas yang masyarakat akan didapatkan dari program kerja yang disampaikan.
BACA JUGA:
Mahasiswa UB Malang Bantu Petani Pamekasan Cek Kesuburan Tanah
Ketiga adalah pemilih yang jawab tidak mendasarkan diri pada iming-iming politik uang dan sebagainya. Namun juga harus bertanggung jawab mendasarkan diri pada program yang ada. Bukan berdasarkan dengan politik uang.
“Pada intinya jadilah pemimpin yang bertanggung jawab , cerdas saja tidak cukup,” kata Ngesti mengakhiri penyampaian. [dan/beq]
