Surabaya (beritajatim.com) – Dua rumah sakit milik Pemprov Jatim, yakni RSUD dr Soetomo Surabaya dan RSUD dr Saiful Anwar Malang diproyeksikan menjadi rumah sakit pengampu paripurna dan utama.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa kedua rumah sakit milik pemprov tersebut nantinya akan menjadi pengampu regional bagi rumah sakit-rumah sakit yang berada di wilayah Jatim.
“Di pemprov sendiri ada dua rumah sakit pengampu, RSUD dr Soetomo dan Saiful Anwar. Kemudian (keduanya) akan berkoordinasi dengan RSUD di seluruh kabupaten/kota,” jelas Khofifah, Rabu (26/7/2023).
Kemenkes RI sendiri, dalam transformasi pelayanan kesehatan rujukan memiliki program penguatan layanan penyakit katarostropik yang menyebabkan kematian terbesar dan menyebabkan peningkatan beban biaya.
Di setiap provinsi, Kemenkes RI memproyeksikan ada rumah sakit pengampu paripurna dan utama pada setiap penyakit. Rumah sakit tersebut akan diampu RS Vertikal yang ditunjuk sebagai pengampu nasional (koordinator).
BACA JUGA:
Megawati Mengaku Berteman Baik dengan Khofifah
Pengampuan ini diharapkan juga mendapat dukungan dari Pemprov Jatim, dalam hal ini bisa melalui sebuah komitmen dan nota kesepahaman terkait jejaring pengampuan layanan prioritas 10 penyakit katarostropik.
Menurut Khofifah, nota kesepahaman tersebut menjadi hal penting agar bisa melakukan afirmasi seluruh proses percepatan layanan kesehatan. Harapannya, layanan kesehatan di Jatim nantinya juga akan semakin meningkat.
“MoU menjadi penting untuk bisa melakukan afirmasi seluruh proses percepatan layanan kesehatan. Baik kulaitasnya dari sisi nakesnya, skill, alkesnya. Itu yang kita ingin pastikan bahwa layanan kesehatan di Jatim akan terus meningkat dan membaik,” tuturnya.
Sementara Kadinkes Jatim Dr Erwin Astha Triyono menambahkan, bahwa rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit yang diampu akan mendapat dukungan penguatan SDM, pelayanan, dan sarana prasarana.
BACA JUGA:
Dampingi Jokowi ke Malang, Khofifah: Inflasi Terkendali
Erwin mengatakan, dalam waktu dekat akan segera disiapkan rencana kerjanya. Sehingga, ke depan hasil MoU tersebut bisa segera diimplementasikan.
“Kita punya 8 judul yang nanti akan dikemas dalam sistem pengampuan. Sehingga, mutu layanannya diharapkan jauh lebih baik lagi terutama dari sistem rujukan. Tadi disampaikan Bu Gubernur, supaya nanti semua ini dikoordinasikan dengan BPJS,” tandasnya. [ipl/but]
