Madiun (beritajatim.com) – Wali Kota Madiun Maidi mengaku belum tahu banyak soal laporan Wakil Wali Kota Inda Raya ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik oleh Kadiskominfo setempat Noor Aflah.
Namun, sejauh yang dia tahu, ketika sudah ada kabar perdebatan Inda Raya dan Noor Aflah di media sosial, pihaknya langsung memerintahkan Sekretaris Daerah Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto untuk memanggil Noor Aflah.
Sehingga, untuk persoalan birokrasinya, dia menilai jika itu adalah kewenangan Sekda untuk menasihati Noor Aflah. “Saya dengar begini, pada waktu itu ada di medsos, Pak Sek sudah saya suruh untuk panggil Pak Aflah. Birokrasi, itu Pak Sekda. OPD koordinatornya Pak Sekda. Saya sudah tanya katanya sudah dipanggil, dan sudah disuruh minta maaf. Kemudian, kalau ada apa-apa dibicarakan saja langsung,” kata Maidi pada awak media, Selasa (25/7/2023).
Maidi sebagai walikota merasa tidak punya kewenangan langsung menangani persoalan etika birokrasi. Dia merasa hanya mengambil kebijakan yang mengawal rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang belum tuntas. Sekaligus, concern pada pelayanan dan pembangunan untuk masyarakat.
“Meskipun itu pendamping saya, kalau urusannya perihal birokrasi, ya Pak Sekda yang punya kewenangan. Baru ketika ada masyarakat yang bermasalah dengan anak buah saya, saya baru bisa bantu mediasi,” kata pria yang pernah menempuh pendidikan Doktoral Administrasi Publik di Universitas Terbuka Surabaya itu.
Menurut dia, apapun siapapun yang curhat di media sosial, kalau audah urusannya birokrasi maka semua kewenangan di Sekda. Karena di media sosial tidak ada struktur pemerintahannya. “Pemerintah itu tidak ada di medsos, pemerintah itu birokrasi ya di Pak Sekda, pengambilan kebijakan di wali kota,” lanjut Mantan Sekda Kota Madiun tahun 2009 sampai 2018 itu.
Maidi menilai, apapun yang diposting di media sosial seharusnya sudah dipikirkan matang. Hal itu berlaku bagi siapa saja.
Dia pun membantah soal kesan disharmonisasi atau keretakan hubungan antara dirinya dengan Wawali Inda Raya. Menurutnya, semuanya saat ini masih lancar-lancar saja tidak ada keretakan. “Siapa bilang ada disharmonisasi, disharmonsiasi yang bagaimana, tidak ada ya. Semuanya baik-baik saja,” katanya.
Disinggung soal 2024, Maidi mengaku jika yang ada saatnini sudah baik. Maka ke depan akan dilanjutkan. “Yang baik ini pasti harus berlanjut,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto mengaku sudah memanggil Noor Aflah terkait persoalan perdebatannya di media sosial dengan Wakil Wali Kota Inda Raya itu. Namun, Soeko mengaku bukan ranahnya jika harus mendudukkan keduanya dalam satu meja.
“Karena, Bu Wawali itu unsur pimpinan saya. Saya sudah tidak punya kewenangan sejauh itu untuk memediasi atau mempertemukan keduanya. Yang jelas untuk Pak Aflah sudah kami panggil dan kami beri nasihat terkait persoalan itu,”kata Soeko.
Dia mengaku persoalan itu sudah tindak lanjuti, intinya masalah komunikasi, dari Kepala Diskominfo sudah dikomunikasikan dan dikoordinasikan. “Saya tidak bisa menilai bahwa beliau adalah atasan saya. Dalam hal ini konteksnya kadiskominfo, saya sudah komunikasi.Terkait ranah hukum diluar kewenangan saya, kalau di internal tidak terasa, cuma di medsos yang begitu ramai,” lanjut Soeko.
Menurutnya, jika sudah di ranah hukum diluar kewenangannya. Kemudian, Kadiskominfo Noor Aflah mengaku jika belum dipanggil oleh pihak kepolisian. Pun,dia masih belum tahu substansi mana atau perkataan mana yang dilaporkan ke polisi sekaligus pelanggarannya.
“Saya belum tahu ya itu yang dilaporkan yang mana. Tapi sampai sekarang saya belum dipanggil polisi. Yang keberatan di mana. Apakah pencemaran nama baik, atau UU ITE,” katanya.
Dia mengaku sudah dipanggil Sekda Soeko, kemudian dia mengaku sudah menutup komentar itu dengan permintaan maaf. “Apa yang saya sampaikan ke Bu Wawali, itu adalah sesi foto pertama saat beliau dilantik. Saya sampaikan nasihat saya secara langsung. Prinsipnya gini, medsos itu saya respon di medsos. Saya sengaja pakai akun saya sendiri, karena takutnya dilaporkan,” katanya.
Menurut dia, apa yang di posting pimpinannya itu membuat persepsi publik. Hal itu membuat seolah timnya di Diskominfo tidak memberikan support pada Wawali. “Itu yang membuat tim kami tidak terima. Karena dianggap tidak support. Tidak pernah kirim foto kalau gak diminta. Dia bilang IG-nya tidak ada admin. Padahal, ada yang selalu minta ke kami, kalau bukan admin ya apa?” katanya.
Dia mengira dengan menutup komentar dengan ucapan maaf semua bakal selesai. Namun, dia tak mengira ketika justrundileporkan ke polisi. “Yasudah kalau sudah dilaporkan ya saya ikuti,” katanya. [fiq/kun]
BACA JUGA:
Walkot Madiun Harus Dudukkan Wawali dan Kadiskominfo
