Jember (beritajatim.com) – Sidang paripurna pengesahan Peraturan Daerah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Kabupaten Jember 2021, Minggu (31/7/2022) malam, akhirnya gagal terlaksana. Jumlah peserta paripurna tak kuorum, karena hanya ada 28 orang dari 50 anggota Dewan yang hadir.
Menurut ketentuan, syarat kuorum adalah dua pertiga dari jumlah anggota DPRD Jember, yang setara dengan 33 orang. Jadi dibutuhkan lima orang anggota DPRD Jember lagi untuk memenuhi persyaratan kuorum.
Sebenarnya persyaratan tersebut bisa terpenuhi, karena menurut informasi dari Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, ada 40 orang legislator yang berada di gedung parlemen malam itu. Namun mereka tidak menandatangani daftar hadir, atau dengan kata lain tidak mau menghadiri sidang paripurna.
Hal ini memantik kecaman dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Jember Ayub Junaidi. “Mereka yang datang tapi tidak mau ikut paripurna itu sama saja melecehkan teman-teman anggota Dewan yang menghadiri sidang paripurna,” katanya, Senin (1/8/2022).
Tak heran jika kemudian Siswono, legislator Partai Gerindra, minta agar nama-nama anggota Dewan yang absen dalam sidang paripurna kemarin diumumkan. Ia tak ingin publik menyamaratakan anggota Dewan. “Biar masyarakat tahu, bahwa kami yang hadir dalam sidang paripurna itu tidak digeneralisasi,” katanya.
Berdasarkan daftar kehadiran, ada 22 orang anggota DPRD Jember yang tidak menandatangani daftar hadir. Mereka terdiri atas 6 legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 5 legislator PDI Perjuangan, 3 legislator Nasdem, 1 legislator Gerindra, 1 legislator Demokrat, 3 legislator PPP, 1 legislator PAN, dan 2 legislator Golkar.
Mengapa mereka menolak menghadiri sidang paripurna? Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Achmad Dhafir Syah mengatakan komunikasi politik buntu. “Ini membuat kami selaku partai pengusung kecewa,” katanya.
Enam anggota Fraksi PKS absen dalam sidang paripurna tersebut. Dhafir mengatakan, selama ini pihaknya kurang dilibatkan dalam pembuatan kebijakan strategis. “Silakan bisa dikonfirmasi dengan partai pendukung lainnya,” katanya.
[berita-terkait number=”4″ tag=”apbd-jember-2021″]
Dhafir mencontohkan tidak dilibatkannya anggota DPRD Jember dalam acara safari Ramadan sebagai bentuk kebuntuan komunikasi politik. “Semestinya kan bisa terjun bersama. Kita yang dari awal memberikan rekomendasi dan tanda tangan berharga (untuk pencalonan bupati), ingin membuktikan kepada rakyat: ini lo yang kita usung bisa diajak bersama. Itu bentuk komunikasi politik. Tapi tidak ada keterlibatan sama sekali,” keluhnya.
Menurut Dhafir, Bupati Hendy Siswanto pernah berjanji akan mengajak anggota DPRD Jember untuk terlibat dalam kegiatan seperti pemberian bantuan sosial. “Tapi janji tinggal janji. Tidak pernah ditepati. Itu kalau mau kita ungkap banyak. Tidak cukup nanti menulisnya. Itu salah satu saja. Itu kan tidak melulu urusan besar-besar,” katanya, menyatakan belum pernah sama sekali merasakan pelaksanaan slogan ‘sinergi, akselerasi, kolaborasi’.
Dhafir juga mempertanyakan keharmonisan hubungan Hendy dengan Wakil Bupati Firjaun Barlaman. “Di basis desa saya, Desa Lembengan, Kecamatan Ledokombo, yang dilihat adalah sosok Gus Firjaun. Di situ banyak jemaah Zikrul Ghofilin, tapi kenapa Gus Firjaun kok tidak diajak (dalam acara safari Ramadan). Terus saya yang berjemaah di situ juga tidak pernah dikabari. Padahal masjidnya hanya 400 meter dari belakang rumah saya,” katanya.
Dhafir sempat bertanya kepada legislator DPRD Jember lain soal yang dialaminya. “Ternyata sama. Bukan saya saja. Jangan kacang lupa kulitnyalah. Komunikasi politik kalau buntu bagaimana? Ibarat bisul, meledak. Komunikasi politik beliau harus diperbaiki, dengan wakil bupati, dengan kita, kalau mau slogan ‘akselerasi, sinergi, kolaborasi, berjalan. Kita tidak akan pernah menghambat pembangunan,” katanya.
Bukti bahwa PKS tidak mau menghambat pembangunan, menurut Dhafir, adalah dengan tetap membahas LPP APBD 2021 sebelum gagal disahkan. “Kita tetap bahas kan? Kan cuma tinggal pengesahan. Kita tidak menghambat. Kembali ke komunikasi. Kok komunikasinya seperti ini? Kok buntu? Wong kita sama-sama ingin sinergi terjalin. Bagaimana bisa terjalin kalau komunikasinya tidak ada keterbukaan,” katanya.
[berita-terkait number=”4″ tag=”rapat-paripurna”]
“Bukan kita mau dihormati. Tapi diwongke (dimanusiakan). Jangan kacang lupa kulit, dulu yang mengusung (dalam pilkada) siapa. Kalau diorangkan, kan enak. Diajak bareng. Wong ketua-ketua partai kita juga terbuka kok. Seperti halnya waktu pencalonan kan enak kalau terbuka. Ingatlah waktu pencalonan seperti apa. Kita ajak ke rumah, enak silaturahmi. Jangan terus ketika sudah anu, komunikasinya kok sulit,” kata Dhafir.
Namun PKS tidak akan bersikap kaku. “Kita akan lihat konteks dan perubahan komunikasi yang akan dilakukan Pak Bupati ke depan. Kita akan tetap semangat mengkritik, tapi kalau memang kebijakan sesuai aspirasi masyarakat dan kita terlibat, komunikasinya bagus dengan kita, pasti kita akan dukung seratus persen. Tidak akan menghambat,” kata Dhafir.
Dhafir memohon maaf kepada masyarakat Jember jika terganggu dengan langkah anggota Dewan. “Kami akan tetap mengawal semua kebijakan bupati selama itu bersumber dari aspirasi masyarakat dan sesuai dengan regulasi. Tapi kalau malah sebaliknya, kurang diperhatikan apalagi diabaikan, kami akan tetap kritik dan kita koreksi bersama,” katanya. [wir/suf]
