Surabaya (beritajatim.com) – Sebanyak 33 persen pemilih muda di Jatim menolak politik dinasti. Itu berdasarkan survei oleh Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya.
Dari hasil survei soal politik dinasti tersebut, ditemukan 26 persen pemilih muda percaya, 33 persen tidak percaya, dan 41 persen tidak peduli. Survei dilakukan terhadap 1.075 responden di 38 kabupaten/kota di Jatim.
Peneliti Utama PUSAD UM Surabaya Radius Setiyawan mengatakan, hasil survei ini penting mengingat demografi pemilih di Jatim menjelang Pemilu 2024 didominasi pemilih produktif berusia 17-40 tahun atau kelompok pemilih generasi Z dan generasi millenial.
Dari total 31.402.838 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di Jatim, sebesar 16.001.790 merupakan pemilih muda. Dengan presentasi 51 persen dari total DPT di Jatim.
“Politik dinasti dalam konteks demokrasi menarik untuk menjadi pembahasan,” kata Radius, Kamis (27/10/2023).
BACA JUGA:
Survei PUSAD UM Surabaya: Prabowo-Gibran Unggul Tipis
Radius menyebut ada 7 alasan yang membuat anak muda Jatim menolak politik dinasti. Pertama 30,60 persen masyarakat tidak percaya karena menghambat proses kaderisasi kepemimpinan.
Kedua, 28,00 persen masyarakat tidak percaya karena kinerja calon pemimpin sebelumnya yang buruk dan tidak ada dampak terhadap pembangunan. Ketiga 27,00 persen masyarakat tidak percaya karena menghambat fungsi check and balance antara eksekutif dan legislative.
Keempat, 25,10 persen masyarakat tidak percaya karena kecenderungan diskriminatif terhadap minoritas politik. Kelima 24,00% masyarakat tidak percaya karena kinerja pemimpin sebelumnya yang memiliki kedekatan dengan calon cenderung menyalahgunakan wewenang.
Keenam, 23,10 persen masyarakat tidak percaya karena kecenderungan mengarah pada otoritarianisme. Terakhir, 20,50 persen masyarakat tidak percaya karena cenderung melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
BACA JUGA:
Kiai Muda Jatim Respons Positif Pasangan Ganjar-Mahfud MD
“Perdebatan soal politik dinasti menurut saya menarik dan bagus bagi tumbuh kembang demokrasi. Karena perdebatan tersebut membuat orang mulia melihat secara serius. Tidak serta merta menolak tetapi tidak serta merta menerima. Mau dari mana asalnya dan silsilah keluarganya, nilai-nilai meritokrasi harus tetap menjadi pegangan,” tandasnya.
Untuk diketahui, survei ini dilakukan pada 14-22 Oktober dengan teknik pengambilan sample memakai Multistage Random Sampling. Dimana, lokasi diambil di seluruh kecamatan di Jatim, dari 38 kabupaten/kota.
Kemudian, masing-masing kabupaten/kota diambil 4-5 kecamatan untuk dijadikan sampel penelitian. Sampel tiap kecamatan dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih di tiap kecamatan dan kelurahan yang dijadikan lokasi penelitian. [ipl/beq]
