Jember (beritajatim.com) – Sebanyak 132.567 dari 733.623 keluarga di Kabupaten Jember, Jawa Timur, tidak memiliki jamban untuk buang air besar. Dari 248 desa dan kelurahan di Jember, 187 desa dan kelurahan tercatat masih memiliki warga yang buang air besar sembarangan.
Sementara itu ada 601.058 keluarga di Jember yang sudah memiliki jamban. Namun hanya Kecamatan Wuluhan yang sudah memiliki akses jamban seratus persen. “Kalau dilihat dari sana, persentase desa yang sudah ODF (Open Defecation Free atau Stop Buang Air Besar Sembarangan) 24 persen dan warga yang sudah memiliki akses sanitasi 81 persen,” kata Kepala Dinas Kesehatan Jember Koeshar Yoedyarto, dalam rapat kerja dengan Komisi D di DPRD Jember, Selasa (31/1/2023).
Mengatasi persoalan itu, bupati menerbitkan keputusan untuk membentuk tim pelaksana hingga tingkat desa tahun lalu. TNI, Polri, dan organisasi kemasyarakatan Fatayat juga diajak berpartisipasi mengatasi masalah buang hajat sembarangan ini. “Kemarin rembuk bersama untuk mengatasi masalah ODF ini. Dari rembuk itu ditemukan pemecahan masalah,” kata Koeshar.
Pertama, bagi keluarga yang terkendala faktor ekonomi, dilakukan penggalangan dana untuk membuat jamban. “Karena masalah perilaku, dilakukan penyuluhan untuk masyarakat agar mereka sadar menggunakan jamban atau tidak buang air besar sembarangan,” kata Koeshar.Pemkab Jember menargetkan pada 2024 sudah tidak ada lagi warga yang buang air besar sembarangan di tempat terbuka.
[berita-terkait number=”4″ tag=”pemkab-jember”]
Koeshar mengatakan data ODF diambil sejak 2017. “Data ini diperbarui setiap bulan di puskesmas. Yang memutakirkan data adalah petugas posyandu atau petugas kesehatan lingkungan. Jadi setiap ada warga yang memiliki jamban baru, data ini duperbarui sehingga nilainya terus berubah,” katanya.
Namun, Koeshar tak bisa menunjukkan data kepemilikan jamban dalam lima tahun terakhir di Jember. Ini membuat Komisi D DPRD Jember kecewa. “Kita ngomong data Kabupaten Jember. Kami ingin tahu berdasarkan data perkembangan ODF di Jember lima tahun terakhir, agar kami punya gambaran, sehingga tingkat persentase kenaikan capaian bisa kelihatan,” kata Ketua Komisi D Hafidi.
“Kenyataan ini jangan diterima, karena ini memalukan. Tentu sudah ada perencanaan yang matang Pemerintah Kabupaten Jember untuk menekan kasus semacam ini. Bukan satu dua tahun, dalam beberapa tahun kemarin sudah kita bongkar. Bahkan sudah sangat luar biasa yang dilakukan di Jember. Tapi hasilnya seperti ini Siapa ini sebetulnya yang salah? Data, perencanaan, atau pelaksanaan? Atau kurangnya sosialisasi kepada masyarakat,” kata Hafidi. [wir/suf]
