Ringkasan Berita:
- Ditjen PSDKP menyegel 1.048 ton udang impor yang terindikasi menyalahi izin peruntukan di Jawa Timur.
- Udang tersebut berasal dari Kanada, Argentina, dan Ekuador dan masuk melalui fasilitas Kawasan Berikat.
- Komoditas yang seharusnya diolah di dalam negeri dan diekspor kembali diduga hendak dialihkan ke pasar domestik.
- Penindakan tersebut disebut menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara senilai Rp405,8 miliar.
Pasuruan (beritajatim.com) – Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) mengambil tindakan terhadap 1.048 ton komoditas udang impor yang terindikasi menyalahi izin peruntukan di Jawa Timur. Komoditas asal Kanada, Argentina, dan Ekuador tersebut disegel karena diduga hendak dialihkan ke pasar domestik, padahal masuk melalui fasilitas Kawasan Berikat untuk kebutuhan pengolahan dan ekspor kembali.
Penindakan tersebut disebut berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara senilai Rp405,8 miliar. Pemerintah juga menempatkan pengawasan tersebut sebagai upaya melindungi pembudidaya udang lokal dan menjaga stabilitas pasar dalam negeri.
“Kami tidak akan membiarkan udang impor yang seharusnya untuk kebutuhan ekspor justru masuk ke pasar lokal. Jika ditemukan pelanggaran, kami akan melakukan tindakan tegas sesuai ketentuan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.
Ribuan ton komoditas tersebut sebelumnya masuk ke Jawa Timur dengan memanfaatkan fasilitas Kawasan Berikat. Skema tersebut mengharuskan komoditas mentah diolah di dalam negeri untuk kemudian diekspor kembali. Dugaan penyimpangan muncul ketika komoditas tersebut terindikasi akan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik.
Dalam penindakan di lapangan, petugas menyegel 19,16 ton udang pink asal Kanada yang ditemukan di wilayah Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan.
Selain itu, petugas PSDKP mengamankan 885,3 ton udang merah asal Argentina serta 144 ton udang vaname asal Ekuador.
“Pengawasan ini penting untuk menjaga iklim usaha yang sehat dan memastikan hasil budidaya udang nasional dapat terserap dengan baik. Kami akan terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran komoditas perikanan impor,” tegas Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono.
Penindakan tersebut dilakukan setelah adanya kekhawatiran pembudidaya udang lokal terhadap masuknya komoditas impor. Pemerintah menilai penyimpangan distribusi produk impor dapat berdampak terhadap ekosistem perdagangan dan keberlangsungan usaha pembudidaya dalam negeri.
KKP sebelumnya juga menegaskan pentingnya industri pengolahan dan eksportir memprioritaskan penggunaan udang produksi Indonesia. Dalam siaran resmi Agustus 2026, KKP menyebut 120 ton udang vaname asal Ekuador masuk melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, pada Juni 2026 sebagai bahan baku industri pengolahan melalui fasilitas Kawasan Berikat.
Pihak PSDKP memastikan setiap temuan pelanggaran administratif maupun indikasi tindak pidana akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Apabila terbukti adanya pelanggaran administratif maka akan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan dan apabila memenuhi unsur pidana, maka akan ditindaklanjuti dengan proses hukum pidana,” ujar Pung Nugroho Saksono.
Untuk mendalami aspek hukum lainnya, Ditjen PSDKP KKP juga menjalin koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Koordinasi lintas instansi tersebut difokuskan untuk menelusuri potensi ketidakpatuhan perpajakan dari aktivitas pengimporan komoditas perikanan tersebut.
Langkah pengawasan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas Kawasan Berikat sekaligus menjaga agar komoditas perikanan impor digunakan sesuai dengan peruntukannya.
Di sisi lain, udang merupakan salah satu komoditas perikanan utama Indonesia. KKP mencatat nilai ekspor udang Indonesia sepanjang 2025 mencapai USD1,87 miliar atau sekitar 29,8 persen dari total nilai ekspor produk perikanan Indonesia. [ada/beq]
