Blitar (beritajatim.com) – Sejumlah warga Blitar yang tergabung dalam Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) berencana menemui Presiden Prabowo Subianto untuk meminta klarifikasi terkait seorang konten kreator asal Indonesia yang berada di Taiwan. Mereka mempersoalkan konten kreator tersebut yang diduga menghina kiai kondang asal Blitar, Muhammad Iqdam Kholid atau Gus Iqdam.
Warga menilai pernyataan kreator tersebut di media sosial tidak lagi sebatas kritik terhadap rencana dana hibah Rp2,3 miliar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar kepada Yayasan Gus Iqdam. Mereka menganggap konten yang diunggah telah mengarah pada persoalan pribadi dan ujaran kebencian terhadap seorang kiai muda Nahdlatul Ulama (NU).
Perwakilan warga Blitar, Jaka Prasetya, mengatakan pihaknya ingin meminta klarifikasi langsung kepada Presiden Prabowo mengenai pernyataan sang kreator yang mengklaim mendapat dukungan dari kepala negara.
“Kami ingin mengklarifikasi langsung kepada Presiden, apakah benar beliau memberikan dukungan seperti yang seolah-olah disebutkan dalam konten tersebut. Jika tidak, kami meminta aparat melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum,” ungkap Jaka Prasetya pada Senin (16/11/2026).
Jaka menjelaskan, polemik bermula ketika kreator tersebut mengkritisi rencana pemberian dana hibah Rp2,3 miliar dari Pemkab Blitar kepada Yayasan Gus Iqdam. Namun, menurutnya, kritik tersebut kemudian berkembang menjadi konten yang dinilai mengolok-olok sosok Gus Iqdam.
Jaka juga mempersoalkan pernyataan kreator tersebut dalam salah satu kontennya yang menyebut tindakannya mendapat dukungan dari Presiden Prabowo. Pernyataan itu membuat Jaka bersama sejumlah warga Blitar lainnya ingin meminta penjelasan langsung kepada Presiden.
“Iya kami ingin bertanya apakah benar seperti yang dikatakan oleh sang kreator itu, kalau ini tidak benar tentu itu sangat memalukan dan mencoreng nama Presiden,” tegasnya.
Jaka bersama sejumlah warga Blitar lainnya kini telah berangkat ke Jakarta untuk bertemu Presiden Prabowo. Selain meminta klarifikasi kepada Presiden, mereka juga berencana melaporkan konten kreator tersebut ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).
“Jika memang terdapat dugaan tindak pidana, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Selama masih berstatus WNI, dimanapun berada, yang bersangkutan tetap memiliki keterikatan dengan hukum Indonesia,” tandasnya.
Polemik ini bermula dari rencana pemberian dana hibah sebesar Rp2,3 miliar dari Pemkab Blitar kepada Yayasan Gus Iqdam. Rencana tersebut menjadi perbincangan publik hingga seorang kreator asal Indonesia yang berada di Taiwan turut menyampaikan pendapat melalui media sosial.
Namun, bagi Jaka dan sejumlah warga lainnya, konten yang diunggah kreator tersebut dinilai telah melampaui kritik terhadap kebijakan hibah dan menjurus pada penghinaan terhadap Gus Iqdam. Keberatan terhadap konten itulah yang kemudian mendorong mereka berencana membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional.
Sementara itu, rencana hibah Rp2,3 miliar dari Pemkab Blitar kepada Yayasan Gus Iqdam kini telah resmi dicoret oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar. [owi/beq]






