Pasuruan (beritajatim.com) – Sejumlah pejabat eselon II di Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendapat jabatan baru. Kelima posisi yang baru diisi ini diantaranya Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Dinas Kominikasi dan Informasi.
Kelima jabatan itu diisi oleh pejabat yang telah dinyatakan lulus assestment oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pasuruan. Sehongga kelimanya dinyatakan dan diambil sumpahnya oleh Wakil Bupati Pasuruan, Abdul Mujib Imron di Gedung Pemkab.
Kelima pejabat yang baru dilantik itu yakni Digdo Sutjahyo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah saat ini sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah. Lalu Mohammad Nur Kholis yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Inspektorat Daerah sebagai dibeirkan amanah menjadi Kepala Dinas Ketenagakerjaan.
Kemudian Sugeng Haryadi yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Purwosari saat ini bergeser menjadi Kalak BPBD. Sedangkan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diisi oleh drh. Ainur Alfiyah yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Lalu Ridwan Harris yangbsaat ini menjabat sebagai Camat Bangil merangkap sebagai Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi. Sebelumnya Harris juga menduduki sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
“Jabatan adalah sebuah kepercayaan yang diberikan pimpinan kepada saudara dan sudah seharusnya dapat dijalankan dengan landasan shiddiq, amanah, tabligh dan fathonah. Sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik, terarah dan bertanggungjawab,” tegas Mujib Imron saat memberikan sambutannya, Senin (10/7/2023).
Gus Mujib sapaan akrabnya juga mengatakan bahwa saat ini para pejabat harus melek digital. Sehingga nantinya akan bisa beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital yang sangat pesat.
Selain melek digital para pejabat juga diharuskan aktif membangun sinergi lintas sektor sebagai upaya mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada. Dengan demikian, kinerja pelayanan berbekal digitalisasi birokrasi sudah barang tentu akan memberikan pelayanan publik yang pastinya jauh lebih cepat, akurat dan efisien.
“Oleh karena itu kita harus terus meningkatkan pemerintahan berbasis informasi dan teknologi. Harapannya agar pelayanan publik dapat lebih transparan, sehingga masyarakat menjadi lebih mudah terhubung dengan layanan pemerintah,” tuturnya. (ada/kun)
BACA JUGA:
