Ponorogo (bwritajatim.com) – Langkah-langkah mitigasi dilakukan oleh KPU Ponorogo dan BPBD Ponorogo dalam antisipasi ancaman bencana alam dalam pelaksanaan pemilu tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Sebab, sesuai prediksi BMKG, bahwa puncak musim penghujan tahun ini terjadi pada bulan Februari ini. Bukan tidak mungkin, pada masa pencoblosan nanti terjadi hujan, yang juga bisa saja menimbulkan bencana alam.
Data dari KPU Ponorogo, tercatat ada 48 tempat pemungutan suara (TPS) yang terletak pada daerah berpotensi bencana atau zona merah bencana. Hal itulah yang membuat penyelenggara pemilu tersebut, melakukan koordinasi dengan BPBD Ponorogo untuk melakukan mitigasi terhadap potensi bencana alam seperti tanah longsor. “Tercatat ada 48 TPS yang rawan bencana,” kata Ketua KPU Ponorogo, Munajat, Senin (05/01/2024).
Dia menyebutkan bahwa 48 TPS yang rawan bencana itu, tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Fokus utama yang dilakukan di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Slahung. Sebab, di 2 kecamatan itu, terdapat 9 TPS yang rawan bencana. Kemudian ada 7 TPS rawan di Kecamatan Ngebel dan Kecamatan Sawoo. Sisanya, tersebar di Kecamatan Badegan, Sambit, Sooko, Pudak, hingga Pulung.
“TPS-TPS yang rawan bencana ini, semuanya rawan akan tanah longsor. Seperti di Desa Sriti dan Tumpuk di Kecamatan Sawoo dan di Desa Temon Kecamatan Ngrayun. Ketiga desa itu wilayahnya diperbukitan, sehingga bisa saja berpotensi bencana,” ungkap Munajat.
Dalam menghadapi situasi ini, KPU Ponorogo berkoordinasi dengan BPBD Ponorogo untuk memberikan perhatian ekstra pada TPS yang rawan bencana tersebut. Selama pemungutan suara, petugas akan memantau kondisi alam di lokasi itu, baik secara langsung maupun melalui jaringan jarak jauh.
“Sebenarnya sudah diinstruksikan untuk memilih lokasi TPS yang seaman mungkin dari bencana. Namun, letak geografisnya yang berbukit-bukit yang sepenuhnya tidak bebas dari risiko bencana,” katanya.
Dalam antisipasi dini ini, KPU Ponorogo telah berupaya memilih TPS yang aman dari potensi banjir atau longsor. Dengan kerjasama antara petugas gabungan, diharapkan respon cepat dapat dilakukan seandainya bencana terjadi. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen KPU Ponorogo untuk menjaga kelancaran proses pemilihan dan keselamatan warga yang akan menggunakan hak suaranya pada tanggal 14 Februari mendatang. “Mitigasi ini juga bagian dari antisipasi sedini munggkin agar TPS aman dari tanah longsor atau hujan lebat,” pungkasnya. (end/kun)
