Jakarta (beritajatim.com) – Para akademisi yang tergabung dalam UI Watch dan puluhan pemimpin masyarakat dari Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat berkumpul di kediaman AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), di daerah Kuningan, Jakarta Selatan.
Kunjungan mereka bertujuan untuk memberikan dukungan dan mendesak agar langkah-langkah koreksi segera dilakukan dalam sistem pemerintahan negara, yang mereka yakini telah menjauh dari cita-cita pendiri bangsa.
“Kami sependapat dengan pemikiran intelektual Ketua DPD RI bahwa bangsa kita telah menjauh dari cita-cita pendiri. Oleh karena itu, kami meminta agar bangsa ini segera memperbaiki sistem pemerintahannya,” ujar Koordinator Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat, Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto, pada Rabu (4/10/2023).
Slamet berharap ada upaya percepatan dengan mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) untuk segera menjadwalkan reformasi sistem pemerintahan, kembali kepada Konstitusi 1945 yang asli.
“Kita harus segera kembali kepada Konstitusi 1945 yang asli. Kami ingin agar bangsa ini kembali ke jalur yang benar,” tegas Slamet.
Profesor Abdul Basith menyampaikan pandangan serupa. Ia berharap bangsa ini kembali ke jalan yang benar sesuai dengan cita-cita para pendiri. Namun, ia memberi peringatan bahwa beberapa aspek penting perlu dievaluasi dengan cermat saat kembali kepada Konstitusi 1945 yang asli.
“Terutama, masalah seperti batasan masa jabatan presiden dan hal-hal lain yang belum diatur secara rinci perlu menjadi perhatian khusus,” ujarnya.
BACA JUGA:
Muhammadiyah Dukung Gagasan DPD RI Koreksi Sistem Bernegara
Mayjen (Purn) Soenarko menambahkan bahwa kembali kepada Konstitusi 1945 yang asli adalah sebuah kewajiban yang penting dan harus dipercepat. Dari perspektif analisis mereka, perpecahan di dalam bangsa ini dapat semakin memburuk jika Pancasila tidak lagi menjadi norma hukum tertinggi.
“Berdasarkan analisis kami, perpecahan bangsa ini bisa saja terjadi. Peluang itu sangat besar. Salah satu solusinya adalah bangsa ini harus kembali kepada Konstitusi 1945 yang asli untuk memperkuat persatuan,” tegas Soenarko.
Menanggapi keprihatinan tersebut, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengakui pentingnya semua elemen bangsa untuk mengawasi arah perjalanan bangsa. Salah satu area yang perlu diperbaiki adalah sistem pemerintahan yang telah menjauh dari cita-cita pendiri bangsa.
“Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih. Ide-ide yang telah saya advokasikan telah mendapat tanggapan positif. Terima kasih atas dukungan dari Bapak dan Ibu,” ujar LaNyalla.
Namun, LaNyalla menekankan pentingnya kesabaran dalam perjuangan ini, karena upaya tersebut merupakan bagian dari kerangka yang lebih besar untuk memperbaiki bangsa.
“Ini bukanlah masalah keinginan pribadi. Ini adalah demi kepentingan yang lebih besar, yaitu perbaikan bangsa dan negara. Kami ingin agar aspirasi nasional kita, sebagaimana tertuang dalam Sila Kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dapat terwujud,” tegas LaNyalla.
BACA JUGA:
Ketua DPD RI AA LaNyalla Kembali Ingatkan Pentingnya Perbaikan Konstitusi
Senator asal Jawa Timur ini juga mendorong semua elemen masyarakat yang memiliki aspirasi serupa untuk bersatu dan memperkuat tekad mereka.
“Kita harus membangun konsensus nasional. Teruslah mempromosikan gagasan-gagasan besar untuk perbaikan masa depan bangsa ini. Yakinkan diri bahwa aspirasi kita bisa tercapai. Utamakan akal, pikiran, dan komitmen yang teguh dalam perjuangan ini,” tutup LaNyalla.
Pengamat Ekonomi-Politik, Ichsanuddin Noorsy, yang mendampingi Ketua DPD RI, memastikan bahwa upaya mengembalikan Konstitusi 1945 yang asli dan mereformasi sistem pemerintahan saat ini terus dilakukan.
“Perjuangan ini, jika Allah menghendaki, akan menghasilkan hasil yang positif. Kami harus melakukan reformasi sistem pemerintahan sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa sebelum Pemilu 2024 digelar. Oleh karena itu, pernyataan Ketua DPD RI benar – mari kita bersatu untuk membangun konsensus nasional,” ujar Ichsanuddin Noorsy.
Dalam kesempatan ini, Ketua DPD RI didampingi oleh Staf Khusus Sefdin Syaifudin dan Brigadir Jenderal Polisi Amostian, serta Pegiat Konstitusi Dr. Zulkifli S Ekomei.
Sementara itu, dari UI Watch dan Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat, hadir Heru Purwanto, Suharto, Ansi Kosala, Zainul Arifin, Ahmad S Wijaya, M Irfan Adriansyah, Ahmad Ghufron, Inanda Murni, YN Adriyanto, Rukminiwati, Ayub, Heryani Saherufin, dan sejumlah pemimpin masyarakat lainnya. [beq]
