Muhammadiyah Dukung Gagasan DPD RI Koreksi Sistem Bernegara

Jakarta (beritajatim.com) – Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukung gagasan DPD RI untuk meneruskan upaya koreksi sistem bernegara. Sehingga Bangsa dan Negara ini kembali menganut sistem bernegara sesuai Pancasila.

“Teruskan dan lanjutkan saja gagasan yang baik ini. Pakai saja saluran-saluran resmi untuk menyuarakannya,” ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat menerima kunjungan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan sejumlah anggota DPD RI di Gedung PP Muhammadiyah Salemba, Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Haedar Nashir menilai terdapat titik temu antara gagasan DPD yang tertuang dalam proposal kenegaraan perbaikan sistem bernegara. Proposal kenegaraan tersebut, yang merupakan hasil telaah DPD, sejalan dengan kajian-kajian Muhammadiyah.

“Kami juga sudah mengkaji cukup lama soal bangsa ini, dan banyak titik temu yang mendasar antara kajian kami dan tinjauan dihasilkan DPD RI,” ujar dia.

Pada 2007, terang Haedar, Muhammadiyah menggelar kajian yang hasilnya terhimpun di buku “Revitalisasi dan Karakter Bangsa”. Kajian selanjutnya digelar pada 2014 dam tertuang dalam buku “Indonesia Berkemajuan: Rekonstruksi Kehidupan. Kebangsaan yang Bermakna”.

“Terakhir kajian kami pada tahun 2015, Muhammadiyah menghasilkan dokumen resmi negara Pancasila Darul Ahdi Wa Syahadah. Ijtihad kontemporer Muhammadiyah itu berangkat dari situasi terkini di tubuh bangsa Indonesia, sekaligus penegas identitas keislaman dan keindonesiaan,” kata Haedar.

“Bahkan ketika yang lain menyebut NKRI, mungkin hanya Muhammadiyah ormas satu-satunya yang menyebut Indonesia Negara Pancasila,” imbuhnya.

Pancasila sebagai Darul Ahdi, katanya, berarti negeri yang bersepakat pada kemaslahatan. Bahkan dalam pandangan Muhammadiyah, Pancasila juga sebagai Wa Syahadah berarti negeri kesaksian dan pembuktian bahwa umat harus berperan aktif dalam pemahaman, penghayatan, dan implementasi sehari-hari.

Dengan adanya konsep Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah, lanjut dia, Muhammadiyah berhasil menemukan titik temu antara keislaman dan kehidupan berbangsa.

“Sehingga agama menjadi ruh spiritual dalam kehidupan bernegara. Karena bangsa ini super majemuk atau Bhineka Tunggal Ika,” tuturnya.

Haedar melanjutkan, Muhammadiyah mengapresiasi reformasi yang inti sebenarnya adalah soal peninjauan masa jabatan presiden. “Karena memang problemnya selama Orba adalah penyalahgunaan kekuasaan,” tukas dia.

Namun yang terjadi kemudian, terjadi perubahan reformasi yang arahnya ke mana-mana. Lebih memprihatinkan, hal-hal yang bersifat fundamental mengalami perubahan.

“Misalnya pada saat yang sama, reformasi hasilkan Mahkamah Konstitusi yang 9 orang tapi menentukan semuanya. Ini paradoks bagi Muhammadiyah,” tukasnya.

Paradoks kedua, lanjut Haedar, ketika semuanya takut dan tunduk pada Presiden yang kuat karena merasa dipilih oleh rakyat secara langsung. Sementara, mekanisme kontrol tak berjalan karena tidak ada MPR.

“Seharusnya DPR dapat mengontrol, tapi nyatanya karena ada koalisi, lalu oligarki, dan akhirnya tidak bisa juga,” tegas dia.

Saat ini perjalanan reformasi sudah jauh, sudah banyak yang menikmati. Sehingga dibutuhkan proses panjang untuk mewujudkan perubahan fundamental dan harus terus diupayakan.

Sedangkan terkait MPR, lalu DPR juga dari perseorangan selain parpol, utusan daerah dari unsur raja dan sultan serta masyarakat adat serta utusan golongan ormas dan profesi, Haedar meminta hal itu bisa saja diperjuangkan, sebagai sebuah proposal penyempurnaan dan penguatan sistem.

“Saya kira suarakan saja perubahan ini. Asalkan dilakukan sebaik mungkin dan yang penting MPR harus menjadi representatif sebagai penjelmaan rakyat, seluruh elemen. Tentu saja nanti teknis nomenklaturnya saja yang perlu disesuaikan dan diperbaiki,” tukas dia.

Silaturahmi Ketua DPD RI bermaksud untuk membangun kesadaran kolektif bersama, seluruh komponen bangsa, dalam mendorong terwujudnya Konsensus Nasional, agar bangsa dan negara ini kembali kepada Sistem Bernegara dengan Azas dan Sistem Pancasila.

“Maksud utama dari kedatangan kami hari ini, adalah untuk menyerahkan Naskah Akademik Proposal Kenegaraan DPD RI tentang penyempurnaan dan penguatan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. Tentu kami berharap mendapat masukan dan dukungan dari Muhammadiyah, sebagai organisasi masyarakat yang telah terbukti memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi lahirnya Indonesia dan pembangunan Indonesia,” kata LaNyalla.

Ketua DPD RI didampingi anggota DPD RI asal Jambi Muhammad Syukur, anggota DPD RI asal Kalimantan Selatan Habib Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, ekonom Dr Ichsanuddin Noorsy dan Dosen FISIP UI Dr Mulyadi.

Jajaran PP Muhammadiyah yang hadir antara lain selain Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, hadir pula Anwar Abbas (Ketua PP Muhammadiyah), Ilham S (LHKP PP Muhammadiyah), Arif Budiman (LHKP PP Muhammadiyah) dan Abdurrahim Gazali (Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah). [beq]