Ringkasan Berita:
- TPT Jawa Timur Februari 2026 turun menjadi 3,55 persen, lebih baik dibanding rata-rata nasional sebesar 4,68 persen.
- Pengangguran lulusan SMK menurun menjadi 5,73 persen, sementara lulusan universitas kini menjadi penyumbang TPT tertinggi.
- Pemprov Jawa Timur terus memperkuat pendidikan vokasi, program magang, dan perluasan lapangan kerja formal untuk menekan pengangguran.
Surabaya (beritajatim.com) – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur pada Februari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen. Angka ini turun 0,06 persen poin dibandingkan Februari 2025 dan berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 4,68 persen.
Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur tersebut menunjukkan tren positif kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan grafik perkembangan TPT BPS, angka pengangguran di Jawa Timur terus menurun dari 5,17 persen pada Februari 2021 menjadi 3,55 persen pada Februari 2026.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyebut capaian itu menjadi indikator membaiknya aktivitas ekonomi dan meningkatnya daya serap tenaga kerja di Jawa Timur.
“Alhamdulillah, pengangguran di Jawa Timur semakin terkendali. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi terus bergerak positif dan mampu menyerap tenaga kerja secara lebih luas,” ujar Khofifah di Surabaya, Minggu (24/5/2026).
Penurunan TPT juga terjadi pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pada Februari 2026, tingkat pengangguran lulusan SMK tercatat sebesar 5,73 persen, turun dibanding Februari 2025 yang mencapai 5,87 persen.
Capaian tersebut membuat lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tertinggi kini ditempati lulusan universitas dengan angka pengangguran sebesar 6,04 persen, naik dari 5,60 persen pada Februari 2025.
Menurut Khofifah, kondisi tersebut menunjukkan penguatan pendidikan vokasi mulai berdampak terhadap peningkatan daya saing lulusan SMK di pasar kerja.
Ia menambahkan, penurunan angka pengangguran tidak lepas dari berbagai intervensi strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama penguatan link and match pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja, termasuk pembukaan akses kerja luar negeri.
Jawa Timur saat ini menjadi provinsi dengan peserta magang kerja dan pekerja migran tertinggi di Indonesia. Pada 2026, sebanyak 4.920 peserta dari 112 SMK dan LKP mengikuti program magang dan peluang kerja luar negeri. Dari jumlah tersebut, 1.617 peserta dinyatakan lolos seleksi dan memperoleh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
“Ini menunjukkan lulusan SMK dan LKP Jawa Timur semakin kompetitif dan mendapat kepercayaan di pasar kerja internasional,” tegasnya.
Selain penurunan pengangguran, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jawa Timur juga meningkat menjadi 74,78 persen atau naik 0,53 persen poin dibanding Februari 2025. Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur mencapai 25,14 juta orang, sementara jumlah penduduk bekerja tercatat sebanyak 24,25 juta orang atau bertambah sekitar 388,04 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya.
Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Timur dengan kontribusi sebesar 31,76 persen terhadap total penduduk bekerja.
Meski demikian, Khofifah mengakui struktur pasar kerja di Jawa Timur masih menghadapi tantangan, terutama tingginya dominasi pekerja sektor informal.
“Persentase pekerja formal di Jawa Timur saat ini baru mencapai 35,56 persen, sedangkan pekerja informal masih mendominasi sebesar 64,44 persen. Ini menjadi tantangan kita bersama untuk mendorong transformasi menuju pekerjaan yang lebih formal, produktif, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus mendorong pengembangan industri padat karya modern, penguatan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.
“Transformasi ketenagakerjaan harus dilakukan secara komprehensif. Tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memastikan kualitas, perlindungan, dan keberlanjutannya,” imbuh Khofifah.
Ke depan, Pemprov Jawa Timur bersama seluruh pemangku kepentingan akan memperkuat sinergi guna menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas demi mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan. [tok/suf]
