Bojonegoro (beritajatim.com) – Puluhan mahasiswa, buruh, organisasi kemasyarakatan, hingga berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bojonegoro Melawan menggelar demonstrasi di halaman Gedung DPRD setempat, Jumat (13/11/2026).
Dalam aksi tersebut, massa membawa lima tuntutan utama yang disebut Panca Tuntutan Rakyat. Mereka menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari tekanan ekonomi, diskriminasi gender, konflik agraria, kerusakan lingkungan, hingga persoalan pendidikan, demokrasi, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Nico, menyampaikan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum memberikan keberpihakan kepada masyarakat.
Menurutnya, berbagai persoalan yang dihadapi rakyat membutuhkan perhatian serius. Massa pun meminta pemerintah tidak mengabaikan aspirasi yang disampaikan melalui aksi tersebut.
“Kami di sini ingin menuntut dan memerintahkan pemerintah dengan lima tuntutan yang kami sebut Panca Tuntutan Rakyat,” tegas Nico.
Dia memaparkan, tuntutan pertama adalah mewujudkan keadilan ekonomi. Massa mendesak pemerintah menekan harga kebutuhan pokok, biaya hidup, dan pajak rakyat. Sebaliknya, upah pekerja diminta ditingkatkan serta subsidi bagi masyarakat diperkuat.
Tuntutan kedua menyangkut keadilan gender. Massa meminta penghentian segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Mereka juga mendesak pemerintah menyediakan pembalut gratis di ruang publik sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar perempuan.
Selanjutnya, pada tuntutan ketiga, massa menyoroti persoalan keadilan agraria dan lingkungan. Mereka mendesak pemerintah menjalankan reforma agraria, menghentikan proyek strategis nasional (PSN) serta proyek geothermal yang dianggap merusak lingkungan.
Selain itu, pemerintah diminta menyita aset korporasi yang terbukti merusak alam. “Kami juga menuntut keadilan agraria dan lingkungan. Pemerintah harus menjalankan reforma agraria, menghentikan PSN sekaligus geothermal perusak lingkungan, dan sita aset korporasi perusak alam,” ujarnya.
Tuntutan keempat berkaitan dengan keadilan pendidikan dan demokrasi. Massa menginginkan sistem pendidikan yang dapat diakses secara gratis, mengedepankan prinsip ilmiah, demokratis, serta berpihak kepada kepentingan rakyat.
Adapun tuntutan kelima menyangkut supremasi sipil dan HAM. Dalam poin ini, massa mendesak pemerintah menghentikan praktik militerisme, kriminalisasi terhadap jurnalis, serta tindakan represif aparat. Mereka juga meminta pembebasan tahanan politik dan pengusutan hingga tuntas berbagai kasus pelanggaran HAM.
Nico menegaskan, seluruh tuntutan tersebut merupakan representasi keresahan masyarakat terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Dia berharap pemerintah maupun para pemangku kebijakan bersedia mendengar suara rakyat.
“Kami ingin menyuarakan itu. Kami ingin rakyat tidak tercekik kebijakan pemerintah yang amburadul. Suara rakyat patut didengar,” tandasnya.
Di tengah berlangsungnya demonstrasi, sejumlah petugas keamanan tampak melakukan penjagaan di sekitar gedung DPRD. Perwakilan anggota DPRD Bojonegoro dari unsur perempuan juga sempat mendatangi massa untuk menemui para demonstran.
Namun, upaya tersebut tidak berlanjut menjadi dialog maupun audiensi. Massa memilih tidak melakukan pertemuan karena menilai dialog dengan perwakilan legislatif tidak akan memberikan manfaat dan belum tentu menjamin aspirasi mereka ditindaklanjuti.
Nico mengatakan, kedatangan mereka ke gedung wakil rakyat bukan sekadar untuk menyampaikan tuntutan, melainkan juga menggambarkan kondisi masyarakat yang semakin terbebani persoalan ekonomi.
Mereka mempertanyakan peran dan keberpihakan para wakil rakyat dalam merespons berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat.
“Jadi aksi kami hanya ingin menyuarakan bagaimana nasib rakyat dalam kondisi ekonomi yang sudah sulit, namun para wakil kami seolah tidak tahu apa yang terjadi. Jadi kami menentukan sikap dengan membubarkan diri karena tak ada manfaat berdialog dengan mereka,” pungkasnya. [fif/suf]
