Agenda pemilihan presiden (Pilpres) 2024 masih 1,5 tahun lebih. Lingkungan politik nasional terus bergerak dinamis. Silaturahmi politik antar elite politik makin dirajut.
Yang terbaru, pertemuan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Kedua tokoh politik ini relatif jarang bertemu sejak SBY-JK memenangkan Pilpres 2004 lalu.
Jauh-jauh hari sebelum itu, Prabowo Subianto, Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra juga bertemu dengan Surya Paloh. Pentolan tiga partai: Airlangga Hartarto (Partai Golkar), Suharso Monoarfa (PPP), dan Zulkifli Hasan (PAN) telah menjalin Koalisi Indonesia Satu (KIB).
Koalisi politik ini visi dan misinya sangat tegas: menindaklanjuti program dan progress pembangunan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dinamika politik nasional terus akseleratif, tensinya cenderung bergerak meninggi, dan proses politik seperti itu dipastikan akan mengalami peningkatan menginjak tahun 2024.
Partai apa berkoalisi dengan partai apa, adalah satu titik penting untuk diamati secara seksama. Ada sejumlah poin penting melihat perkembangan politik nasional kekinian.
Pertama, potret kontestasi politik pada Pilpres 2024 mendatang berbeda dengan model kompetisi politik di Pilpres 2014 dan 2019. Pilpres 2024 kecil kemungkinan berpola head toa head seperti di Pilpres 2014 dan 2019.
Partai-partai pendukung pemerintah sejak dini, seperti Partai Golkar, PPP, dan Partai NasDem telah mengambil langkah kuda menghadapi Pilpres 2024. Sedang PDIP sebagai kekuatan utama koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dan Jokowi-JK (2014-2019) terus memantapkan konsolidasi politik internal partainya secara masif: satu langkah politik lumrah dilakukan partai besar dan mapan seperti PDIP.
Kedua, sekali pun tempo politik sekarang kita belum bisa menyatakan secara final tentang siapa berkoalisi dengan siapa, besar kemungkinan jumlah poros koalisi partai di Pilpres 2024 lebih dari dua poros politik.
Setidaknya ada tiga poros politik. Ketiga poros politik itu diiniasi sejumlah partai berpaham Nasionalis dengan performance politik yang kuat dan terbukti mampu secara konsisten mengirimkan wakil-wakilnya di badan perwakilan.
Poros politik pertama diiniasi PDIP. Partai berpaham Nasionalis-Soekarnoisme secara mandiri bisa mengusung pasangan capres-cawapres. Sebab, raihan suara dan kursi di DPR RI memenuhi ketentuan di UU Pilpres. Partai yang memiliki akar politik kuat di Jateng, Jatim, Bali, NTT, dan sejumlah provinsi lainnya di Indonesia ini mungkin saja berjalan seiring dengan Partai Gerindra: satu partai berpaham Nasionalis yang dipandegani Prabowo Subianto.
Problem politik rumit yang dihadapi PDIP dan Partai Gerindra ketika merajut koalisi politik adalah siapa figur yang diposisikan sebagai capres. Sebab, raihan kursi dan suara nasional PDIP di Pileg 2019 jauh lebih tinggi dibanding Partai Gerindra.
Di sisi lain, Partai Gerindra sejak jauh-jauh hari telah menyatakan dukungan kepada Prabowo untuk menjagokan kembali sebagai capres di Pilpres 2024, walaupun Prabowo telah mengalami tiga kekalahan beruntun di Pilpres 2009, 2014, dan 2019.
[berita-terkait number=”4″ tag=”pilpres-2024″]
KIB adalah poros politik yang dipandegani dua partai yang punya paralelisme historis politik yang panjang sejak era Orde Baru Soeharto: Partai Golkar dan PPP. Sedang PAN adalah partai berpaham Nasionalis yang awal pendirian dan basis dukungannya banyak disokong aktivis Islam Modernis (Muhammadiyah), kendati setelah kongres di Kendari, PAN mengalami pembelahan politik. Di mana sebagian mantan aktivis PAN membentuk rumah politik baru: Partai Umat, di bawah pimpinan Prof Dr HM Amien Rais, mantan pendiri, ketua umum, dan ketua dewan kehormatan PAN.
Di sisi lain, di PPP berkumpul aktivis politik yang latar belakang aktivisme berbeda-beda. Yang utama dari kalangan Islam Tradisional (NU) dan Islam Modernis (Muhammadiyah, dan lainnya). Selain tentu dari PSII dan Perti, dua partai peserta Pemilu 1955 dan 1971 yang berfusi pada awal Orde Baru ketika kebijakan fusi partai diharuskan rezim Orba Soeharto, dengan salah satu operator politiknya Letjen Purn Ali Murtopo (kemudian menjabat Menteri Penerangan dan selanjutkan ditempatkan di Dewan Pertimbangan Agung/DPA).
Ada problem faktual yang menyertai KIB. Apa itu? Elite politik partai pendukungnya tingkat elektabilitas politiknya tak menggembirakan. Rendah dan bergerak cukup berat untuk merangkak naik.
Sehingga siapa nanti figur tokoh yang dijagokan KIB sebagai capres-cawapres adalah realitas pertanyaan publik yang tak gampang dijawab dan dipecahkan. Memang mengambil figur outsourching politik, tokoh dari partai lain atau tokoh nonpartai yang memiliki elektabilitas bagus adalah jalan lain yang bisa ditempuh elite KIB dalam memecahkan problem pelik tersebut.
Langkah politik pertemuan SBY-Paloh, Partai Demokrat dengan Partai NasDem, fenomena politik yang cukup mengejutkan. Relasi personal kedua tokoh politik sempat dekat saat Pilpres 2004. Setelah itu keduanya terlihat merenggang dan jarang terlibat komunikasi secara terbuka. Kedua partai papan tengah berdasar hasil Pileg 2019 ini sama-sama mengambil kredo ideologi Nasionalis, yang lebih mendekat dengan partai berpaham Nasionalis dengan wajah religius yang kuat, seperti PKB, PPP, dan PAN.
Partai lain yang terbuka kemungkinan masuk dalam koalisi Partai Demokrat-Partai NasDem adalah PKS, partai berpaham Islam yang memiliki paralelisme kultural dan historis dengan aktivis Islam Modernis, yang sebagian dari Muhammadiyah dan sebagian lain dari organisasi yang mengusung kredo Islam Modernis.
Koalisi Partai Demokrat, Partai NasDem, dan PKS adalah fenomena politik baru, terutama relasi politik antara NasDem dengna PKS. Sebab, kedua partai ini sering berada di garis berseberangan dalam konteks kontestasi politik nasional dan regional, seperti di Pilpres 2014, Pilpres 2019, dan Pilgub DKI Jakarta 2017.
Sama seperti KIB, koalisi Demokrat, NasDem, dan PKS (kalau diajak dan dirangkul) tak mudah menentukan dan memutuskan siapa figur yang diusung sebagai capres dan cawapres. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belum jadi jaminan politik bisa diusung mengingat jam terbang politiknya belum terlalu lama. AHY sempat terjun di Pilgub DKI Jakarta 2017 dengan hasil akhir tersisih di putaran pertama pemilihan.
Partai NasDem belum menyorongkan figur terbaiknya yang layak dijagokan sebagai capres atau cawapres. Nama pengusaha nasional Rachmat Gobel, kini wakil ketua DPR RI, sempat disebut-sebut sebagai tokoh NasDem yang layak disorongkan ke bursa Pilpres 2024. Benarkah demikian? Kita tunggu saja langkah politik berikutnya yang dilakukan Demokrat bersama NasDem. [air/]
Ainur Rohim,
penanggung jawab beritajatim.com
