Gresik (beritajatim.com)- Perolehan kursi PKB di Kabupaten Gresik pada Pemilu 2029 ditargetkan melonjak menjadi 16 kursi. Namun, ambisi politik tersebut tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan elektoral. Kepengurusan baru dituntut memperluas basis massa sekaligus membuktikan kehadiran partai di tengah persoalan masyarakat.
Target besar itu menjadi pekerjaan rumah DPC PKB Gresik setelah pengukuhan pengurus DPC dan DPAC. Lima tahun ke depan menjadi periode pembuktian bagi jajaran baru untuk mengubah kekuatan organisasi menjadi tambahan kursi legislatif.
Ketua DPC PKB Gresik M. Syahrul Munir menyebut, pengukuhan bukan sekadar pergantian atau penetapan struktur kepengurusan. Agenda tersebut menjadi awal pelaksanaan sejumlah program yang telah dirumuskan melalui Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab).
Sebelumnya, para pengurus mengikuti orientasi politik yang diberikan Lembaga Kaderisasi DPW PKB Jawa Timur. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Muskercab untuk merumuskan arah kebijakan dan agenda strategis partai.
“Seluruh pengurus DPC dan DPAC harus segera bergerak menjalankan program yang sudah disiapkan. Sejumlah agenda unggulan telah dirumuskan dan menjadi tanggung jawab kepengurusan baru untuk merealisasikannya,” ujar Syahrul, Senin (2/11/2026).
Dia menambahkan, pembahasan Muskercab juga mencakup strategi menghadapi perebutan kursi legislatif hingga kontestasi eksekutif. Hasil forum tersebut akan menjadi pedoman kerja organisasi dalam memperkuat posisi PKB di Gresik.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Jawa Timur Thoriqul Haq memberikan penekanan berbeda. Menurutnya, target 16 kursi tidak boleh berhenti sebagai ambisi di atas kertas. Angka tersebut harus menjadi ukuran keberhasilan sekaligus bahan evaluasi kepengurusan selama lima tahun.
“DPW PKB Jawa Timur menargetkan PKB Gresik mampu memperoleh 16 kursi. Target ini harus menjadi acuan dalam menyusun program kerja. Kinerja kepengurusan nantinya juga akan dievaluasi dan dilaporkan kepada DPW,” ungkapnya.
Thoriqul menilai PKB Gresik memiliki modal politik yang cukup kuat untuk mempertahankan sekaligus memperbesar pengaruhnya. Bahkan, Gresik disebut sebagai salah satu contoh keberlanjutan kemenangan PKB di Jawa Timur.
Namun, menurut dia, kemenangan politik tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya kursi yang berhasil direbut. Lebih dari itu, kekuatan politik harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Komposisi pengurus yang banyak diisi kalangan muda dengan latar belakang pelaku usaha dan profesional dinilai menjadi peluang untuk memperluas jangkauan partai. Potensi tersebut perlu diterjemahkan menjadi gerakan organisasi yang lebih dekat dengan berbagai lapisan masyarakat.
Sorotan terhadap peran generasi muda juga disampaikan Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid. Dia mengingatkan, dominasi anak muda dalam struktur kepengurusan harus diikuti kemampuan membaca perubahan zaman dan kebutuhan generasi sebaya.
Menurut anggota DPR RI tersebut, anak muda tidak cukup hanya ditempatkan dalam struktur organisasi. Mereka membutuhkan program konkret yang membuka kesempatan mengembangkan kapasitas, membangun usaha, serta memperkuat kemandirian ekonomi.
“Pengurus yang didominasi anak muda harus mampu memahami kebutuhan generasi muda Gresik. Mereka hidup di tengah perkembangan dunia digital dan media sosial. Perlu ada ruang untuk meningkatkan kemampuan, mengembangkan potensi, hingga memperoleh dukungan dalam membangun usaha,” urainya.
Jazilul mengingatkan, partai politik akan kehilangan relevansi apabila hanya sibuk mengejar kemenangan pemilu tanpa memahami persoalan masyarakat. Karena itu, PKB dituntut menghadirkan solusi, bukan sekadar meminta dukungan ketika kontestasi politik berlangsung.
Dia juga menitipkan tiga pekerjaan penting kepada pengurus baru. Pertama, memperkuat kaderisasi agar regenerasi partai berjalan. Kedua, memperbanyak kegiatan sosial dengan aktif menemui masyarakat. Ketiga, memberikan pendampingan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Pendampingan itu dapat dilakukan melalui bantuan hukum, dukungan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, hingga membantu pengembangan usaha kecil.
“Kader PKB harus hadir membantu masyarakat. Bisa melalui pendampingan hukum, membantu warga yang kesulitan ekonomi, maupun mendukung masyarakat dalam mengembangkan usaha. Jangan sampai keberadaan kader hanya terasa saat menjelang pemilu,” pungkasnya. [dny/suf]
