Surabaya (beritajatim.com) – Presiden BEM Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya Rafian menyatakan jika pihaknya tak terlibat dalam aksi membagikan selebaran berisi penolakan pelanggaran HAM dan politik dinasti di Surabaya, Kamis (11/1/2024) kemarin.
Rafian mengungkapkan bahwa dalam Aksi Selamatkan Demokrasi tersebut BEM UM Surabaya tidak ikut terlibat. Ia sangat menyayangkan adanya pencantuman logo BEM UM Surabaya pada aksi tersebut.
Ia menilai jika penyelenggara aksi menyelamatkan demokrasi ini sangat minim etika. Mengingat, BEM UM Surabaya tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. “BEM Universitas Muhammadiyah Surabaya tidak terlibat pada kegiatan tersebut namun terdapat logo yang mengisyaratkan bahwa kami ikut serta dalam kegiatan tersebut,” kata Rafian, Jumat (12/1/2024).
Pencantuman logo BEM UM Surabaya tersebut, kata dia, akan sangat merugikan nama baik BEM di mata publik. Pihaknya pun meminta agar panitia pelaksana segera memberikan klarifikasi atas hal tersebut.
“Saya selaku Presiden Mahasiswa BEM Universitas Muhammadiyah Surabaya, menegur keras pihak panitia pelaksana Aksi Selamatkan Demokrasi agar segera memberikan klarifikasi atas penyalahgunaan logo BEM Universitas Muhammadiyah Surabaya,” ujarnya.
Sebagai informasi, kemarin, mahasiswa Indonesia bergerak secara serentak pada pukul 11.00 WIB, untuk membagikan 4 juta selebaran di depan kampus masing-masing. Aksi itu diikuti sekitar 800 kampus di 35 provinsi dengan melibatkan tidak kurang dari 14 ribu mahasiswa. Mereka membagikan selebaran berisi penolakan terhadap politik dinasti dan pelanggaran HAM. [ipl/kun]
