Jakarta (beritajatim.com) – Media bisa terjebak hoaks, disinformasi, ataupun misinformasi jika tidak mematuhi elemen kerja jurnalisme. Jika sampai terjadi, itu bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap media.
Hoaks maupun disinformasi serta misinformasi yang kerap disebar masyarakat awam belakangan ternyata berpotensi diproduksi pula oleh jurnalis dan disebarkan media. Ini bisa terjadi lantaran adanya pelanggaran kode etik dan kepatuhan terhadap peran jurnalisme, terutama dalam memeriksa fakta.
Hal ini jadi kesimpulan dalam diskusi bulanan seri kedua Koalisi Cek Fakta yang terdiri dari AMSI, AJI, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, yang didukung oleh Google News Initiative. Diskusi berlangsung secara daring melalui aplikasi Zoom pada Rabu sore (27/9/2023).
Sejumlah narasumber hadir dalam diskusi ini yaitu kandidat doktor Universitas Canberra Australia yang juga peneliti media Universitas Multimedia Nusantara Banten FX Lilik Dwi Mardjianto, Pemimpin Redaksi IDNTimes Uni Lubis, Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho. Diskusi diawali pemaparan hasil media monitoring berbasis Artificial Intelligence (AI) oleh GM Product lembaga riset dan media monitoring Binokular Oleg Widoyoko.
“Banyak hoaks diproduksi bahkan dari jurnalis sendiri, penyebabnya adalah pelanggaran terhadap elemen peran jurnalisme. Inkonsistensi penerapan peran-peran jurnalistik ini akan membuat tingkat kepercayaan terhadap jurnalisme turun,” ujar kandidat doktor Universitas Caberra yang juga peneliti media dari Universitas Multimedia Nusantara Banten FX Lilik Dwi Mardjianto.
BACA JUGA:
Pemerintah Atur Media Sosial untuk Fasilitasi Promosi, Bukan Transaksi
Lilik mendapat temuak, publik sebenarnya punya harapan yang sangat tinggi terhadap peran jurnalis dan media sebagai penjernih ruang informasi publik sekaligus sumber rujukan berita. Tetapi akibat adanya praktik reportase yang tidak akurat, pengawasan editorial lemah, serta pelanggaran elemen kerja membuat kepercayaan terhadap jurnalis dan media menurun.
“Harapan publik terhadap peran jurnalistik sangat tinggi. Kritik saya ini adalah bagian dari kecintaan saya kepada jurnalisme, khususnya jurnalisme di Indonesia ,” tambah Lilik,
GM Product Binokular, Oleg Widoyoko mengungkapkan temuan terkait isu hoaks yang terjadi dalam kurun waktu Juli hingga September 2023. Menurut Oleg, hoaks yang ditemukan pada periode ini masih mengarah pada kandidat capres, khususnya Ganjar Pranowo dan Prabowo.
Selain itu, Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said juga menjadi sasaran hoax terkait batalnya penunjukan AHY sebagai Cawapres Anies Baswedan.
“Ada enam tipe hoaks yang tercapture berdasar media monitoring berbasis kecerdasan buatan Binokular seputar bacapres. Tipe-tipe itu berupa kabar palsu, foto editan, informasi keliru, narasi foto, narasi video, dan pemotongan video,” jelas Oleg.
Menurut Oleg, disinformasi yang bersumber dari platform media sosial merembes ke forum-forum personal seperti WhatsApp group dan lainnya. “Upaya yang dilakukan koalisi cek fakta sudah baik dilaksanakan namun sebagai filter hoaks di ranah personal di pemilu 2024 tentunya masih banyak tantangannya,” tambah Oleg
Sementara, Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho menyebut hasil monitoring berbasis kecerdasan buatan Binokular mirip dengan data temuan Mafindo. Penyebaran hoaks semakin masif, upaya penanganan dan pencegahan sangat krusial dan penting dalam konteks Pemilu 2024.
“Data Mafindo 2022 menunjukan 1.500 temuan hoaks, tahun 2023 terdapat 1.600 hoaks, dan 2024 ini diprediksi akan meningkat hingga di atas 2.000 hoaks,” ungkap Septiaji
Sementara, kata Septiaji, ketimpangan penanganan cek fakta saat ini makin melebar. Bahkan jauh dari perkiraan.
“Tahun 2019 kita optimis dapat menangkal banyak konten hoaks. Tapi kenyataannya di Youtube, Tiktok, Snack, bahkan Shopee video banyak sekali konten hoaks,” ungkap Septiaji.
Ditambah lagi, produksi konten khususnya video saat ini semakin murah dibandingkan biaya untuk mengecek faktanya. “Ketidakseimbangan ini menjadi PR kita hari ini untuk bisa ditangani bersama,” tambah Septiaji.
Sedangkan Pemimpin Redaksi IDNTimes Uni Lubis menggarisbawahi pentingnya jurnalis untuk disiplin dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi data pada setiap proses jurnalisme. Mulai dari pengumpulan, proses produksi, hingga distribusi berita.
“Tugas jurnalis adalah fact checking dan menyajikan kebenaran yang merupakan kumpulan informasi-informasi yang sudah diverifikasi. Termasuk isu yang belum lama ini ramai soal penganiayaan wakil menteri oleh seorang menteri di kabinet Jokowi. Kerja jurnalistik dalam hal seperti itu adalah wajib mengklarifikasi, memverifikasi,” tegas Uni Lubis, dalam diskusi yang dipandu pemimpin redaksi MNC Radio Network Gaib Marudo Sigit.
BACA JUGA:
Local Media Summit 2023 Akan Digelar Bulan Oktober
Menurut Uni Lubis, tidak jaminan media besar luput dari kemungkinan lalai jika disiplin verifikasinya ada yang terlewat. Ia mencontohkan, media besar seperti New York Times di Amerika, dan TEMPO di Indonesia pun pernah mengalaminya.
Meski narasumber terpercaya, kata Uni Lubis, kadang kerap menyampaikan data salah. Sehingga harus diverifikasi oleh para jurnalis.
“Contoh kasus Tempo yang harus meminta maaf karena salah memuat quotation (kutipan) dari narasumber yang keliru, merupakan hal yang sudah benar dilakukan. Kesalahan ini bahkan juga terjadi pada portal media internasional New York Times dan lainnya,” tambah Uni Lubis.
Direktur Eksekutif AMSI, Adi Prasetya saat membuka diskusi seri kedua menyatakan, diskusi bulanan ini menjadi bagian penting kampanye antihoaks dan sumbangan Koalisi Cek Fakta mendukung Pemilu 2024 berkualitas dan bebas dari hoaks. Juga untuk mengukur dan memonitor kerja-kerja pemeriksa fakta di sepanjang setahun ke depan.
“Asosiasi Media Siber Indonesia bersama mitra koalisi Cek Fakta, AJI, Mafindo dan didukung Google News Initiative menggandeng lembaga riset berbasis artificial Intelligence Binokular untuk mendapatkan data percakapan secara riil dan presisi tentang persebaran, tipologi, korban, dan bahkan actor mapping hoaks. Dari situ kita bisa mengkaji apa yang harus dilakukan,” ujar Adi. [beq]
