KUMPULAN BERITA Pilkada Jember 2024

Muhammad Fawait, politisi Partai Gerindra, bahagia karena mengantongi rekomendasi pencalonan bupati Jember, Jawa Timur, dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Kini ia sudah mendapat dukungan dari empat partai, termasuk Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasional Demokrat.

Presiden Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Alhabsyi menandatangani surat keputusan rekomendasi bakal calon bupati Jember untuk Muhammad Fawait, politisi Partai Gerindra dan legislator DPRD Jawa Timur.

Muhammad Fawait, kandidat bupati dari Partai Gerakan Indonesia Raya, menilai surat tugas dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa untuk pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, spesial.

DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akhirnya menyerahkan rekomendasi berupa surat tugas kepada Muhammad Fawait (Gus Fawait) untuk maju sebagai calon bupati

Jember (beritajatim.com) – Achmad Sudiyono, mantan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Jawa Timur, berjanji akan mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD)…

Tiga orang bakal calon bupati menghadiri deklarasi pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) damai yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jember, Jawa Timur, di Hotel Bandung Permai, Minggu (23/6/2024).

Bupati Hendy Siswanto membeberkan empat langkahnya dalam menghadapi pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang akan digelar pada 28 November 2024.

Bupati Hendy Siswanto berterima kasih kepada masyarakat Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyusul tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah daerah setempat. Ia juga berterima kasih kepada jajaran birokrasi yang telah bekerja baik.

Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati perseroangan Muhammad ‘Gus’ Jaddin Wajad dan Arismaya Parahita yakin lolos verifikasi faktual, setelah berhasil lolos verifikasi administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Putusan Mahkamah Konstitusi bisa lebih progresif dalam perkara-perkara sengketa pemilihan kepala daerah. Faktor cakupan masalah membuat putusan tersebut bisa lebih progresif dibandingkan putusan terhadap sengkera pemilihan presiden.