Perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan signifikan sepanjang awal tahun 2025. Mayoritas kasus PHK.
KUMPULAN BERITA PHK
Industri perhotelan dan restoran di Indonesia dinilai tengah mengalami senja kala. Penurunan tingkat okupansi dan pengunjung memicu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja hingga 70 persen.
Di tengah kemarahan DPRD Kota Blitar, Mantan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar pun angkat bicara soal PHK tenaga harian lepas atau honorer.
Jurnalis Miftah Faridl ajukan kontra memori kasasi lawan CNN Indonesia ke MA soal pemotongan upah sepihak dan pemecatan imbas pendirian serikat.
Komisi 2 DPRD Kota Blitar geram atas adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) puluhan tenaga honorer di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Blitar. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Blitar, Nuhan Eko Wahyudi bahkan sempat menyinggung soal kepentingan politik hingga Wali Kota Blitar.
Sebanyak 10 orang tenaga harian lepas yang bekerja di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Blitar mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK.
Momentum peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025 menjadi refleksi mendalam bagi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur atas nasib dan masa depan buruh di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Pengurus Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Jatim, Purnomo menyoroti Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024, yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Indonesia.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengajak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur untuk bersama-sama mencari dan mengidentifikasi peluang yang bisa dilakukan di tengah kondisi perekonomian saat ini.
Surabaya (beritajatim.com) – Kabar kurang menggembirakan datang dari perputaran uang selama perayaan Idul Fitri 2025. Ketua Umum Kamar Dagang dan…
