KUMPULAN BERITA Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren

DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, tengah mencari solusi bentuk bantuan rutin yang akan diberikan untuk pondok pesantren. Pemberian bantuan untuk pondok pesantren dalam bentuk hibah membuat pemberian bantuan tersebut tak bisa dilakukan terus-menerus.

Pondok pesantren yang tidak mematuhi dan mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak akan memperoleh Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) yang diterbitkan Kementerian Agama sebagai salah satu kriteria penerima fasilitasi bantuan dari pemerintah.

Akhmad Sruji Bahtiar, Kepala Kantor Kementerian Agama Jember, Jawa Timur, mengusulkan perubahan judul rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai pondok pesantren yang tengah dibahas di DPRD setempat.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pondok Pesantren yang tengah dibahas di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mewaibkan kepemilikan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) bagi semua pondok pesantren yang ingin mendapat fasilitasi dari pemerintah daerah.

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama meminta Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, membentuk tim verifikasi dan pengawas pondok pesantren. Tim ini meneliti kriteria pondok pesantren di Jember.

DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren. Ini tindak lanjut dari Undang-Undang Pesantren.

DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mulai membahas tujuh rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif pekan ini.