DPRD Bondowoso soroti skema TPP ASN dan kesejahteraan tenaga honorer pendidikan dalam rapat paripurna, dorong reformasi birokrasi dan mutu layanan publik.
KUMPULAN BERITA dprd bondowoso
Fraksi PDIP dan PKB DPRD Bondowoso kritik tingginya anggaran ATK dan konsumsi di P-APBD 2025, dinilai tak sejalan dengan semangat efisiensi Presiden.
Rapat paripurna DPRD Bondowoso sahkan P-APBD 2025. Fraksi-fraksi beri sorotan tajam, dari program prioritas hingga konsistensi pemerintah daerah.
Fraksi Demokrat-PKS DPRD Bondowoso menyoroti penurunan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam P-APBD 2025 yang dinilai berisiko mengganggu program prioritas.
Fraksi PPP DPRD Bondowoso kritik efisiensi P-APBD 2025 yang pangkas infrastruktur dasar, dorong restrukturisasi belanja dan transparansi BTT.
Fraksi PDIP DPRD Bondowoso soroti UHC, pendidikan, tenaga honorer, dan pariwisata dalam pandangan umum P-APBD 2025.
Fraksi Golkar DPRD Bondowoso kritik pemangkasan infrastruktur dan kenaikan BTT di P-APBD 2025, desak APBD lebih berpihak ke rakyat.
DPRD Bondowoso mendorong optimalisasi aset daerah agar tidak mangkrak. Aset kosong diharapkan dimanfaatkan untuk kepentingan produktif.
Bondowoso (beritajatim.com) – Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, menegaskan pihaknya memberi perhatian serius terhadap aset daerah mangkrak yang disorot…
DPRD Bondowoso bahas perbaikan mekanisme hibah dengan OPD teknis usai atensi KPK, tekankan fungsi pengawasan dan transparansi anggaran.
