Ketika Presiden RI Prabowo Subianto berusaha memperkuat dunia usaha untuk menciptakan peluang lapangan kerja, pemerintah atau kementeriannya justru sebaliknya.
KUMPULAN BERITA ATR BPN
Pemerintah memperkuat pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui revisi Perpres Nomor 59 Tahun 2019 menjadi Perpres Nomor 4 Tahun 2026.
Sebanyak 186 nelayan di Kecamatan Muncar, Banyuwangi, menerima sertifikat tanah melalui program SeHAT untuk memberi kepastian hukum dan meningkatkan ekonomi.
Satreskrim Polres Madiun tengah menyelidiki dugaan alih fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.
Kantor ATR/BPN Kabupaten Kediri menggelar mediasi bersama ratusan petani yang tergabung dalam Paguyuban Tani Puncu Makmur (PTPM).
Komisi C DPRD Surabaya mendatangi Kementerian ATR/BPN dan Komisi II DPR RI untuk memperjuangkan hak warga Sawahan Baru, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan.
AHY serahkan 140 sertipikat tanah di Pacitan, dukung reforma agraria dan UMKM, cegah mafia tanah lewat percepatan PTSL
Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Jawa Timur memberikan apresiasi tinggi kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Jawa Timur
Kota Kediri dideklarasikan sebagai salah satu Kabupaten/Kota Lengkap oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan untuk menyelesaikan 86 kasus mafia tanah tahun 2024.
