Ringkasan Berita:
- Survei IPO menempatkan Gerindra di posisi pertama dengan elektabilitas 17,5 persen.
- PDIP berada di posisi kedua dengan elektabilitas 12,8 persen.
- Hasto Kristiyanto mengatakan hasil survei bukan hal utama dalam kerja politik.
- Sekjen PDIP itu mendorong kader fokus menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung bagi rakyat.
Surabaya (beritajatim.com) – Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menempatkan Partai Gerindra di posisi teratas dengan elektabilitas 17,5 persen jika pemilihan legislatif digelar saat ini. PDI Perjuangan berada di bawah Gerindra dengan elektabilitas 12,8 persen.
Menanggapi hasil survei tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta kader partainya tidak menjadikan angka elektabilitas sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan politik.
“Apapun surveinya, yang penting kerja untuk rakyat. Kalau kita tidak bisa membawa perubahan-perubahan konkret pada kehidupan rakyat Marhaen, lalu apa makna politik? Maka kemudian kami mendorong para kepala daerah dari PDI Perjuangan dengan adanya tren kenaikan elektoral, agar semua untuk bekerja lebih keras dengan kebijakan yang bisa dirasakan oleh rakyat,” kata Hasto kepada wartawan di rumah HOS Cokroaminoto, Jalan Peneleh Surabaya, Senin (10/8/2026).
Dalam survei IPO tersebut, Partai Golkar berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 10,4 persen. Sementara Partai Demokrat menempati posisi keempat dengan dukungan 8,1 persen.
Survei dilakukan pada 27 Juli hingga 3 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.200 responden. Responden dipilih menggunakan metode multistage random sampling.
Survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar ±2,9 persen.
Menurut Hasto, kerja politik seharusnya diarahkan untuk menghasilkan perubahan konkret dalam kehidupan masyarakat. Ia mendorong kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan untuk bekerja lebih keras melalui kebijakan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hasto kemudian mencontohkan kebijakan yang diterapkan di Kota Surabaya. Menurutnya, Surabaya menunjukkan bagaimana narasi pembebasan dan keberpihakan terhadap wong cilik dapat diterjemahkan melalui kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Hasto, kebijakan tersebut antara lain berkaitan dengan tata ruang, penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin, hingga pemberian bantuan sosial.
Namun, ia menekankan bantuan sosial tidak seharusnya hanya diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif. Program tersebut harus mampu meningkatkan kemampuan produksi masyarakat.
“Tapi bantuan sosial yang memberdayakan, yang meningkatkan kemampuan produksi rakyat. Kami juga mendorong para anggota legislatif dari PDI Perjuangan menghadapi tantangan fiskal yang sulit untuk lebih mendorong program-program padat karya, kemudian untuk meningkatkan keterampilan rakyat di dalam meningkatkan produktivitasnya, termasuk di pertanian,” ujarnya.
Hasto juga menyoroti sektor pertanian sebagai salah satu bidang yang dapat diperkuat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.
Ia menyebut PDI Perjuangan turut mengembangkan benih MSP 65 yang diklaim dapat dipanen dalam waktu 65 hari.
“Bahkan, kami mengembangkan benih MSP 65. Dalam waktu 65 hari itu sudah panen dan berasnya sangat pulen. Ini yang sekarang sedang dipimpin oleh Ibu Sadarestuwati, anggota DPR RI,” pungkasnya. [tok/beq]
