Ponorogo (beritajatim.com) – Fenomena memprihatinkan kembali terjadi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 di Ponorogo. Dari total 56 SMP Negeri (SMPN) yang ada, hanya 11 sekolah yang mampu memenuhi pagu siswa. Sisanya, sebanyak 45 SMPN mengalami kekurangan siswa atau tidak memenuhi pagu yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Hal ini diakui langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo, Nurhadi Hanuri. Dia menyebut, sekolah-sekolah yang berhasil mencapai pagu sebagian besar berada di wilayah perkotaan atau pusat kecamatan.
“Yang memenuhi pagu hanya 11 SMP Negeri, yaitu SMPN 1 Pulung, SMPN 1 Mlarak, SMPN 1 Bungkal, SMPN 1 Kauman, SMPN 1 Jenangan, SMPN 1 hingga SMPN 6 Ponorogo. Sementara yang lain banyak yang tidak terpenuhi,” kata Nurhadi, Kamis (10/7/2025).
Menurut Nurhadi, faktor yang menyebabkan penumpukan siswa di sekolah kota adalah karena adanya peningkatan kuota jalur prestasi. Jalur ini kini mencakup 30 persen dari total penerimaan siswa. Dengan kebijakan itu, memberi peluang lebih besar bagi siswa berprestasi dari berbagai kecamatan untuk masuk ke sekolah-sekolah di wilayah kota.
“Banyak siswa dari kecamatan memilih ke kota, karena mereka bisa masuk lewat jalur prestasi,” jelasnya.
Nurhadi juga menyebut menurunnya jumlah lulusan SD setiap tahun, sebagai faktor krusial lainnya. Penurunan ini turut menyempitkan potensi sebaran siswa ke SMPN yang ada. Di sisi lain, Dia menegaskan pentingnya peran sekolah dalam berbenah dan berinovasi.
“Sekolah harus terus melakukan inovasi dan membangun kepercayaan masyarakat,” pesannya.
Meski kekurangan siswa, Nurhadi memastikan tidak ada rencana untuk menutup sekolah. Pemerintah tetap memandang keberadaan sekolah-sekolah itu sebagai bentuk layanan dasar pendidikan yang wajib diberikan kepada masyarakat.
“Kita tidak akan menutup sekolah, meskipun tidak memenuhi pagu. Ini bagian dari kewajiban negara dalam melayani pendidikan,” pungkasnya. (end/ian)
