Surabaya (beritajatim.com) – Diskusi publik bertajuk “Dari Jalanan ke Meja Kebijakan: Mencari Titik Temu di Antara Tuntutan Rakyat dan Fragmentasi Politik Indonesia Pasca Gerakan Massa 25 Agustus 2025” yang digelar di Gedung Cak Durasim Surabaya menjadi ruang temu penting antara mahasiswa dan politisi Jawa Timur.
Kegiatan ini menjadi momentum membangun kembali komunikasi publik yang sehat setelah meningkatnya tensi politik di masyarakat.
“Kami menandatangani petisi untuk membebaskan para aktivis yang hingga kini belum jelas statusnya. Kami ingin ruang demokrasi yang terbuka, tanpa kriminalisasi terhadap suara rakyat,” ujar Koordinator Wilayah SPM-MP Jatim, A. Sholeh, Rabu (29/10/2025).
Acara yang diikuti sekitar 190 mahasiswa ini diselenggarakan oleh Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih (SPM-MP) Wilayah Jatim. Perwakilan dari lima partai politik—Demokrat, Gerindra, PKS, PSI, dan Golkar—hadir sebagai bentuk komitmen untuk memperbaiki hubungan politik dengan masyarakat.
“Kami ingin forum seperti ini menjadi cara agar tidak ada lagi sumbatan komunikasi antara rakyat dan para pemangku kebijakan,” tambah Sholeh.
Salah satu momen utama dalam kegiatan tersebut adalah penandatanganan petisi pembebasan aktivis yang masih ditahan pasca aksi 25 Agustus. Petisi itu memuat enam poin komitmen, di antaranya mendorong ruang aspirasi yang damai, memperkuat demokrasi, dan mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. “Kami tidak ingin suara rakyat dibungkam. Demokrasi harus memberi ruang untuk didengar,” tegas Sholeh.
Dari Partai Demokrat, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni menilai momen tersebut sebagai refleksi bersama. Ia menegaskan bahwa kritik publik seharusnya dijadikan bahan evaluasi politik. “Kami jadikan momen ini sebagai introspeksi. Partai Demokrat membuka ruang aspirasi seluas-luasnya dan berusaha mendekatkan diri dengan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Partai Gerindra, Hidayat, menilai bahwa gelombang demonstrasi pada akhir Agustus merupakan bentuk kegelisahan sosial yang tidak boleh diabaikan. “Itu suara hati rakyat yang perlu didengar. Kami di Gerindra menanggapinya dengan pembenahan dan memperbaiki gaya kepemimpinan yang lebih membumi,” ungkap Hidayat.
Dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anggota DPRD Surabaya Cahyo Siswo Utomo mengingatkan bahwa politik Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar dalam hal struktur kekuasaan dan biaya politik. “Kami di PKS sedang memperbaiki tata kelola partai agar lebih transparan dan dekat dengan rakyat, salah satunya melalui lima pilar good political party governance,” terang Cahyo. [asg/kun]
