Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri menanggapi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan serta pemerataan pembangunan daerah serta perekonomian Indonesia.
Tanggapan dari Pemkot Kediri ini disampai usai mengikuti webinar dengan tema ‘Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai Momentum Kebangkitan Nasional untuk Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa’ secara daring, pada Jumat (19/5/2023).
Webinar yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ini mengusung semangat untuk menyemarakkan Hari Kebangkitan Nasional ke-115 yang jatuh pada Sabtu 20 Mei 2023.
Selain mengundang Pemerintah Daerah Provinsi, webinar ini juga menghadirkan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten, salah satunya Pemerintah Kota Kediri.
BACA JUGA : Smart City Kota Kediri tahun 2023, Begini Arahan Mas Abu
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar saat membuka webinar mengatakan bahwa saat ini Pemerintah RI telah membuat Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN) untuk memperkuat persatuan, kesatuan dan pemerataan pembangunan daerah serta perekonomian di Indonesia. Menurut Bahtiar di awal reformasi salah satu tuntutan dalam reformasi adalah ketidakadilan dalam pembangunan wilayah.
“Sejak 115 lalu pusat pemerintahan Indonesia telah berada di Batavia atau Jakarta sebagai pusat dari segalanya, pusat Pemerintahan, pembangunan , perekonomian dan budaya. Untuk itulah Pemerintah membuat kebijakan yang luar biasa dengan memindahkan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur sebagai wujud implementasi dari kebangkitan nasional,”jelasnya.
Di kesempatan tersebut, Bahtiar juga mengungkapkan bahwa pembangunan IKN ini akan membangun paradigma baru Indonesia bahwa Indonesia adalah satu kesatuan yang utuh dari seluruh aspek, baik itu aspek sosial, aspek ekonomi, budaya, ideologi dan aspek-aspek lainnya.
BACA JUGA : Warga Kota Kediri Serbu Dinsos untuk Minta DTKS, Ternyata Ini Tujuannya
“IKN akan membangun landscape baru Indonesia, yang awalnya jawa sentris akan menjadi Indonesia sentris, dimana seluruh aspek di berbagai daerah akan menjadi satu,”ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, Apip Permana saat ditanya dikesempatan yang berbeda mengaku bahwa Pemerintah Kota Kediri akan ikut serta dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Ia mengatakan bahwa dukungan dari Pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan IKN sangatlah berarti, untuk itu Apip mengatakan bahwa pihaknya akan siap memberikan dukungan dan menjembatani penyebarluasan informasi tentang pembangunan IKN pada masyarakat.
“IKN sebagai wujud implementasi dari kebangkitan nasional ini sangatlah tepat. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembangunan IKN harus terus dibangun. Seluruh informasi penting tentang pembangunan IKN akan siap Diskominfo gaungkan pada masyarakat melalui media sosial yang dikelola Diskominfo agar tidak ada lagi stigma negativ masyarakat tentang pembangunan IKN Nusantara ke depannya,”jelasnya.
BACA JUGA : Prodamas Plus 2023, Pemkot Kediri Lakukan Verifikasi RAB
“Ini adalah wujud komitmen Pemkot Kediri dalam mendukung setiap kebijakan Pemerintah Pusat, termasuk pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur sebagai salah satu cara Pemerintah memperkuat persatuan, kesatuan, pemerataan pembangunan daerah dan perekonomian di Indonesia,”jelasnya lagi.
Sebagai tambahan informasi, adapun narasumber pada webinar ini meliputi Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Kemenko Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktur Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu.
Lalu Deputi Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otoritas IKN, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian PAN-RB dan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. [nm/ted]
