Blitar (beritajatim.com) – Situasi di Kabupaten Blitar pasca kerusuhan belum sepenuhnya kondusif. Bupati Blitar, Rijanto, pun mengeluarkan imbauan keras kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Blitar untuk menjaga jempol dan tidak ikut-ikutan berkomentar atau memposting hal-hal provokatif di media sosial.
Imbauan ini disampaikan oleh Rijanto sebagai langkah antisipasi agar situasi tidak semakin memanas. Para ASN di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Blitar pun diminta untuk menahan diri di sosial media agar kejadian kerusuhan tidak kembali terulang.
“Komentar-komentar harus kita pertimbangkan secara masak karena komentar yang sejuk akan mendorong untuk kerukunan, kekompakan, dan kegotongroyongan,” ujar Rijanto.
ASN Dilarang Ikut Flexing
Bupati secara tidak langsung juga melarang ASN untuk melakukan “flexing” atau pamer kekayaan di media sosial. Hal ini dikhawatirkan dapat memicu kecemburuan sosial di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan ketidakstabilan pasca-kerusuhan.
Pernyataan Rijanto ini muncul setelah beberapa insiden, termasuk pembakaran sebagian gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar beberapa hari lalu. Rijanto menegaskan bahwa ASN harus bijak dalam menggunakan platform digital. Sikap netral dan profesionalisme harus dijunjung tinggi, baik dalam kehidupan nyata maupun di dunia maya.
Dengan imbauan ini, Pemkab Blitar berharap dapat meredam potensi konflik dan menjaga stabilitas di wilayahnya. Langkah ini juga menjadi pengingat bagi seluruh ASN untuk fokus pada tugas pelayanan publik dan tidak terjebak dalam perdebatan politik atau isu-isu sensitif yang bisa memecah belah masyarakat.
“Tidak boleh penampilan berlebihan, jadi atribut yang biasa dikenakan dinas ditanggalkan semua, termasuk bagi saya, saya juga pakai biasa, pakai mobil biasa tanpa pengawalan dan tidak menggunakan pengawalan, tentunya tidak pakai pengawalan yang pakai sirine, kita belum bisa kerja maksimal kalau pakai seperti itu memalukan,” tandasnya. [owi/beq]
