Secara organisatoris, organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam Nahdlatul Ulama (NU) netral terhadap berbagai agenda politik praktis di level manapun. Baik di tingkat nasional, regional, dan lokal. Hal serupa juga diberlakukan pada agenda Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Diferensiasi dan fragmentasi pilihan politik kiai, elite, dan warga NU adalah hal tak terelakkan di Pilpres 2024. Fenomena ini bukan hal luar biasa bagi elite dan jemaah komunitas Islam Tradisional ini.
Setidaknya selama berlangsungnya demokrasi elektoral, sejak Pilpres 2004, 2009, 2014, 2019, dan sekarang di Pilpres 2024 diferensiasi aspirasi, pilihan politik elite dan warga NU yang heterogen berlangsung lama tanpa munculnya konflik akut yang berujung pada pembelahan politik jam’iyah.
Fragmentasi politik merupakan sebuah situasi yang mewakili diferensiasi organisasi, partai dan afiliasi politik, individu, kelompok, dan kekuatan underbow yang terlibat di dalamnya. Di mana ada banyak faktor yang melatarinya: Ideologi, motif dan paham politik, konteks ekonomi, sosial, dan budaya sampai dengan simbol dan atribut politik lainnya yang merepresentasikan identitas partisan politik.
Hajatan Pilpres 2024 menampilkan dua figur dengan label ke-NU-an yang kuat: Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden (Cawapres) yang berpasangan dengan calon presiden (Capres) Anies Rasyid Baswedan. Pasangan ini diusung tiga partai: Partai NasDem, PKB, dan PKS.
Figur lainnya adalah Mahfud MD yang diusung PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Mahfud bertandem dengan calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dua periode.
Figur-figur capres dan cawapres lainnya merepresentasikan garis histori dan latar belakang arus besar ideologi berbeda: Prabowo Subianto merupakan pensiunan bintang tiga TNI-AD, di mana orang tuanya Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo merupakan aktivis dan elite Partai Sosialis Indonesia (PSI). Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres yang digandeng Prabowo merupakan elite muda komunitas Nasionalis Soekarnois yang tak merapat ke PDIP di Pilpres 2024.
Gibran adalah anak Presiden Joko Widodo, politikus dari jaringan komunitas Nasionalis Soenarnois, yang sepanjang karir politiknya didukung dan diusung PDIP di sejumlah level kontestasi politik.
Sedang Ganjar Pranowo dari komunitas Nasionalis Soekarnois yang konsisten berjuang dan melakoni sejumlah laga kontestasi politik bersama PDIP.
Anies Rasyid Baswedan seorang intelektual muslim yang dekat dengan kalangan Islam Modernis, lama aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ketika menempuh pendidikan di FEB UGM Yogyakarta. Anies merupakan cucu dari AR Baswedan, pejuang pergerakan kemerdekaan nasional keturunan Arab yang memiliki jiwa nasionalisme yang kuat. Di kemudian hari, AR Baswedan kemudian bergabung di Partai Masyumi, kekuatan politik kaum Islam Indonesia yang dideklarasikan di Madrasah Mu’allimin Yogyakarta pada November 1945.
Jemaah NU yang secara kuantitas diperkirakan lebih dari 130 juta merupakan magnet politik penting dan bernilai strategis di setiap kontestasi politik. Model demokrasi elektoral yang diterapkan dalam kontestasi politik nasional, regional, dan lokal, yang mengedepankan prinsip one man, one vote, and one value. Model ini menempatkan NU secara jemaah adalah ceruk politik yang diperebutkan banyak kekuatan politik ketika kontestasi politik ditabuh.
“Tahun 2023, terakhir disurvei oleh Lembaga Survei Indonesia, orang yang mengaku NU ini sudah 56,9 persen dari seluruh penduduk Indonesia. silakan hitung sendiri, penduduk Indonesia ini 280 juta, 56,9 persen itu berapa,” ujar Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.
Karena itu, tarik-menarik antara komunitas NU, terutama elite dan kiai NU, dengan banyak kekuatan yang bertarung di Pilpres 2024 adalah realitas politik yang bergerak dinamis. Semua kandidat dan partai pengusungnya pasti tergiur dengan ceruk suara dari kalangan Islam Tradisional (NU). Elite politik parpol dan figur capres-cawapres bekerja all out mendekati dan merebut suara dari jamaah Nahdliyyin. Ketiga capres-cawapres punya ekspektasi tinggi merebut suara semaksimal dari kalangan warga NU.
Dari perspektif pilihan politik, seperti di Pilpres 2024, sikap dan pilihan politik elite dan kiai NU beragam. Keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur, misalnya, secara terbuka menyatakan dukungan kepada capres-cawapres nomor urut 1: Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) pada Pilpres 2024.
Dua kiai khos yang memimpin Pondok Lirboyo: KH Muhammad Anwar Mansyur dan KH Abdullah Kafabihi Mahrus menyatakan, dukungan ini dideklarasikan melalui forum silaturahmi keluarga dan dzurriyah, kiai, ibu nyai, gawagis (para gus) serta nawaning (para ning) Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.
“Mari bersama-sama membulatkan tekad memenangkan Muhaimin Iskandar (cawapres yang digandeng Anies Baswedan). Kalau kita ini bersatu, insya Allah akan mempermudah. Warga Nahdlatul Ulama itu banyak, kalau bersama-sama insya Allah menang,” kata Kiai Anwar Mansyur.
Kiai Anwar Mansyur adalah seorang ulama yang sangat dihormati di lingkungan warga NU. Dia pemangku Pondok Lirboyo, lembaga pendidikan Islam yang pengaruhnya kuat di kalangan Nahdliyyin. Pondok ini memiliki jejaring organisasi alumni yang luas dan mengakar kuat. Jumlah alumninya juga banyak dan tersebar di banyak daerah di Indonesia.
Selain itu, alumni Pondok Lirboyo juga memegang banyak posisi kunci dan strategis di organisasi NU maupun badan-badan otonom di lingkungan NU di semua tingkatan. “Kita (Lirboyo) alumninya banyak. Sudahlah yang nurut sama saya, jangan sampai macam-macam. Gitu saja. Muhaimin itu orang NU. Jadi, kalau yang dipilih itu orang NU, insya Allah akan menjadi berkah,” kata Kiai Anwar Mansyur mengingatkan.
Hal senada disampaikan KH Abdullah Kafabihi Mahrus, salah satu putra KH Mahrus Ali (almarhum), seorang kiai NU asal Pondok Lirboyo yang ternama, memiliki keluasan ilmu, dan sangat dihormati.
Sepanjang hidupnya, Kiai Mahrus Ali pernah duduk sebagai Rais Syuriah NU Jatim di tahun 1980-an dan salah satu tokoh Poros Situbondo (bersama KH As’ad Syamsul Arifin Situbondo, KH Masykur Jakarta, dan KH Ali Ma’shoem Yogyakarta) yang meminta KH Idham Chalid mengundurkan diri dari jabatan Ketum PBNU di awal tahun 1980-an.
Saat itu, Kiai Mahrus Ali merupakan pendukung arus pemikiran bahwa NU harus kembali ke Khittah 1926 melalui forum Muktamar NU ke-26 di Pondok Salafiyah Syafi’iyah Kabupaten Situbondo, Jatim pada 1984. Di mana forum itu memutuskan NU kembali ke Khittah 1926, sebagai ormas Islam dan melepas ikatan struktural dengan parpol manapun. Selain itu, muktamar juga memilih KH Achmad Siddiq (Jember) sebagai Rais Am dan KH Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum PBNU.
“Kiai-kiai, gus-gus, kompak dukung PKB dan Anies-Muhaimin, sebelumnya belum pernah ada. Mudah-mudahan diridhoi Allah SWT dan menang,” kata Kiai Kafabihi. [air]
Ainur Rohim,
Penanggung Jawab beritajatim.com
