Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan demokrasi elektoral. Digitalisasi administrasi, pemanfaatan sistem informasi, hingga penggunaan teknologi dalam rekapitulasi suara menjadi bagian dari transformasi kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, di tengah berbagai inovasi tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah kemajuan teknologi dengan sendirinya menjamin kualitas demokrasi?
Demokrasi bukan semata-mata persoalan sistem, aplikasi, dan kecanggihan infrastruktur digital. Di dalamnya terdapat manusia, nilai, integritas, dan tanggung jawab moral. Sebagus apa pun teknologi yang digunakan, kualitas penyelenggaraan pemilu pada akhirnya tetap ditentukan oleh manusia yang merancang, mengelola, mengawasi, dan menjalankannya. Karena itu, penguatan sumber daya manusia (SDM) harus menjadi agenda strategis dalam membangun KPU yang profesional, berintegritas, dan dipercaya publik.
Teknologi Adalah Instrumen, Manusia Adalah Penentu.
Pippa Norris dalam Why Elections Fail (2015) menekankan bahwa kualitas penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilepaskan dari struktur, kapasitas, dan etos kerja lembaga penyelenggara. Pandangan tersebut menegaskan bahwa integritas pemilu tidak cukup dibangun melalui regulasi dan perangkat teknologi, tetapi juga membutuhkan kapasitas institusi serta kualitas manusia yang menjalankannya.
Pengalaman pemilu di Indonesia menunjukkan bahwa transformasi digital memberikan peluang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Kehadiran Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), misalnya, merupakan bagian dari modernisasi tata kelola kepemiluan. Namun, persoalan akurasi data, kesiapan operator, literasi digital, dan gangguan sistem menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada perangkat lunak, tetapi juga kompetensi penggunanya.
Dengan demikian, modernisasi KPU tidak boleh berhenti pada pengadaan aplikasi dan infrastruktur teknologi. Investasi kelembagaan harus diarahkan pula pada peningkatan kompetensi, integritas, dan kemampuan adaptasi penyelenggara pemilu.
SDM di Garis Depan Adalah Wajah Demokrasi
Kompleksitas pemilu Indonesia membutuhkan dukungan SDM dalam jumlah besar dengan karakteristik sosial, budaya, dan geografis yang beragam. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bukan sekadar pelaksana teknis tahapan. Mereka merupakan representasi kehadiran negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara.
Pelayanan kepada pemilih di perkotaan, pedesaan, pelosok, hingga wilayah kepulauan membutuhkan lebih dari sekadar kecakapan administratif. Penyelenggara dituntut memiliki sensitivitas sosial dan kemampuan menyelesaikan persoalan lapangan secara bijaksana.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 mengamanatkan prinsip penyelenggaraan pemilu yang mandiri, jujur, adil, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Prinsip-prinsip tersebut bukan sekadar norma administratif, melainkan standar perilaku yang harus tercermin dalam setiap tindakan penyelenggara.
Profesionalitas tidak cukup diukur dari ketepatan waktu menyelesaikan tahapan atau akurasi rekapitulasi suara. Profesionalitas juga terlihat dari kesediaan melayani pemilih disabilitas, menghormati pemilih lanjut usia, menjaga netralitas di tengah tekanan politik, serta memberikan pelayanan yang manusiawi kepada seluruh masyarakat.
Integritas dan Kompetensi Harus Dibangun sebagai Budaya
Pengembangan kapasitas SDM KPU perlu melampaui pola pelatihan yang selama ini cenderung berorientasi pada pemahaman regulasi dan teknis tahapan. Bimbingan teknis tetap penting, tetapi harus dilengkapi penguatan karakter, kecerdasan emosional, kepemimpinan, komunikasi, resiliensi, dan manajemen krisis.
International IDEA melalui Electoral Management Design: The International IDEA Handbook (2014) menempatkan profesionalisme dan pembangunan kapasitas sebagai unsur penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang kredibel dan berkelanjutan. Artinya, pengembangan SDM harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar kegiatan rutin menjelang pemilu.
Penguatan integritas juga harus diwujudkan melalui rekrutmen yang transparan, evaluasi kinerja objektif, pembagian beban kerja proporsional, serta perlindungan penyelenggara dari intervensi. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu menegaskan pentingnya integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara. Kepatuhan terhadap kode etik harus didukung budaya organisasi yang menjunjung perilaku etis.
Dari Administrator Pemilu Menjadi Penjaga Kedaulatan Rakyat
Tantangan berikutnya adalah mengubah paradigma kerja penyelenggara. SDM KPU tidak cukup diposisikan sebagai administrator yang memastikan prosedur berjalan sesuai ketentuan, tetapi harus menjadi fasilitator kedaulatan rakyat. Setiap surat suara yang diterima, data pemilih yang diverifikasi, dan hasil penghitungan yang dicatat merupakan bagian dari proses konstitusional yang menentukan arah kepemimpinan bangsa.
Untuk mewujudkannya, terdapat tiga agenda penting: peningkatan kompetensi teknis dan digital, penguatan integritas dan etika, serta pembangunan budaya organisasi yang inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ketiganya harus dijalankan berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan, evaluasi berbasis kinerja, riset kelembagaan, serta pembenahan manajemen SDM, termasuk badan ad hoc.
Pada akhirnya, keberhasilan transformasi KPU tidak semata-mata diukur dari kecanggihan teknologi atau kecepatan pemrosesan data, tetapi dari seberapa besar masyarakat percaya bahwa suara mereka dihormati dan hak politik mereka dilindungi.
Teknologi dapat mempercepat pekerjaan, tetapi integritas manusialah yang menjaga kepercayaan. Aplikasi dapat mengolah data, tetapi nurani penyelenggaralah yang memastikan kewenangan tidak disalahgunakan.
Di tengah gemerlap transformasi teknologi, KPU harus tetap menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan kelembagaan. Sebab, demokrasi berkualitas tidak hanya lahir dari sistem yang canggih, melainkan dari manusia yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kesadaran untuk mengabdi.
Memanusiakan penyelenggara pemilu adalah bagian dari upaya memanusiakan pemilih. Ketika manusia menjadi pusat pembangunan demokrasi, teknologi akan menemukan makna terbaiknya: melayani kedaulatan rakyat.
Eka Wisnu Wardhana,
Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur
