Ringkasan Berita:
- Satgas Pangan Polres Magetan bersama Satgas MBG memonitor seluruh SPPG yang telah beroperasi.
- Pengawasan mencakup kualitas dan keamanan bahan pangan, harga pengadaan, serta serapan produk lokal.
- Telur dari peternak lokal menjadi salah satu komoditas yang diawasi, terutama terkait Harga Acuan Pemerintah.
- Sejumlah SPPG masih perlu melakukan perbaikan, sementara dugaan penyimpangan berpotensi diproses secara hukum.
Magetan (beritajatim.com) – Satgas Pangan Polres Magetan bersama Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Magetan mengawasi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di wilayah tersebut. Pengawasan tidak hanya menyangkut kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat, tetapi juga harga pengadaan, penggunaan produk lokal hingga potensi penyimpangan.
Tim Lapangan Satgas Pangan Magetan, Iptu Dedy Norawan, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan bahan pangan yang digunakan dalam program MBG aman, layak dan memenuhi standar.
“Dari sisi Satgas Pangan, fokus monitoring antara lain ketersediaan dan kualitas bahan pangan yang digunakan dalam program MBG, termasuk aspek keamanan pangan, kebersihan dan kelayakan bahan pangan,” kata Dedy.
Satgas Pangan juga mencermati dampak ekonomi program MBG terhadap masyarakat Magetan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penggunaan bahan pangan lokal dari sektor pertanian, peternakan dan perikanan.
Menurut Dedy, anggaran negara yang digunakan dalam program MBG diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah melalui penyerapan hasil produksi petani, peternak dan pembudidaya ikan.
Telur menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian dalam pengawasan tersebut. Satgas Pangan memastikan penyerapan telur dari peternak lokal Magetan dilakukan sesuai ketentuan, termasuk dengan memperhatikan Harga Acuan Pemerintah (HAP).
Pengawasan terhadap harga dinilai penting karena pengadaan dalam jumlah besar dapat memengaruhi rantai pasok dan harga komoditas, baik di tingkat produsen maupun masyarakat. Satgas Pangan karena itu mencermati agar pembelian dilakukan dengan harga yang wajar.
“Selain itu, Satgas Pangan juga melakukan pemantauan terhadap kepatuhan terhadap harga pangan, khususnya komoditas yang telah memiliki Harga Acuan Pemerintah (HAP), agar pengadaan bahan pangan tidak dilakukan dengan harga yang tidak wajar dan tidak merugikan negara maupun masyarakat,” ujarnya.
Selain harga, proses administrasi dan mekanisme pengadaan juga menjadi bagian dari pemeriksaan. Satgas Pangan mencermati kemungkinan adanya mark-up, permainan harga, pembelian fiktif maupun bentuk penyimpangan lainnya.
Dedy mengatakan hasil monitoring sejauh ini masih menemukan sejumlah SPPG yang perlu melakukan perbaikan dan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku. Terhadap temuan tersebut, Satgas Pangan mengedepankan pembinaan dan koordinasi sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
“Dalam monitoring yang telah dilakukan, masih terdapat beberapa SPPG yang perlu melakukan perbaikan dan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku. Terhadap temuan tersebut, kami mengedepankan langkah pembinaan, koordinasi dan perbaikan,” jelasnya.
Namun, pembinaan tidak menutup kemungkinan dilakukannya proses hukum apabila ditemukan pelanggaran. Jika terdapat indikasi penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, Satgas Pangan akan melakukan pendalaman sesuai kewenangan dan mekanisme hukum yang berlaku.
Pengawasan terhadap SPPG juga dilakukan secara berkelanjutan. Selain melalui kunjungan rutin, Satgas Pangan bersama Satgas MBG dapat melakukan pengecekan sewaktu-waktu apabila memperoleh informasi mengenai persoalan dalam pelaksanaan program.
“Prinsipnya, apabila terdapat permasalahan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan MBG, Satgas akan segera melakukan pengecekan dan koordinasi di lapangan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan cepat,” kata Dedy.
Ia juga meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan MBG. Menurutnya, program tersebut menggunakan anggaran negara dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong perekonomian melalui penyerapan bahan pangan lokal.
“Karena program ini menggunakan anggaran negara yang pada prinsipnya merupakan uang rakyat, maka masyarakat memiliki peran penting untuk ikut mengawasi pelaksanaannya,” tuturnya.
Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran, penyalahgunaan, permainan harga, pengadaan yang tidak wajar maupun persoalan lain dalam pelaksanaan MBG kepada Satgas Pangan Polres Magetan atau Satgas MBG Kabupaten Magetan.
Pengawasan selanjutnya akan dilakukan bersama instansi terkait untuk memastikan pelaksanaan program MBG tetap berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjaga agar penggunaan anggaran negara dan penyerapan bahan pangan lokal memberikan manfaat bagi masyarakat. [fiq/beq]






