Jombang (beritajatim.com) – Berbagai masukan diberikan kepada RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Jombang Jawa Timur. Masukan itu berasal dari para stakeholder. Tujuannya, agar pelayanan rumah sakit pelat merah di Jombang itu semakin prima. Masukan itu diantaranya soal digitalisasi, soal pelayanan yang ramah, serta beberapa fasilitas di RSUD yang masih perlu pembenahan.
Binti Rohmatin, salah satu wartawan senior mengungkapkan, RSUD Jombang perlu melakukan digitaliasi seiring dengan kemajuan teknologi. Dengan adanya digitalisasi tersebut pelayanan bisa semakin cepat. “Memang RSUD Jombang sudah melakukan langkah awal, semisal antrean yang dilakukan secara online. Sehingga tidak terjadi penumpukan di rumah sakit. Namun masih banyak pelayanan yang perlu dilakukan secara digital,” ujar Binti saat menyampaikan masukannya dalam FKP (Forum Konsultasi Publik) yang bertempat di ruang Bung Hatta RSUD setempat, Senin (22/11/2022).
Hal senada juga diungkapkan M Fatoni, peserta FKP lainnya. Menurut Fatoni, keramahan pegawai RSUD Jombang sangat diperlukan. Karena selama ini rumah sakit merupakan jasa pelayanan. Fatoni pernah mengalami pelayanan yang kurang mengenakkan di rumah sakit pelat merah tersebut. Semisal soal pembayaran yang masih terpisah di beberapa poli. Sehingga pengunjung harus bolak-balik. Tentu saja, kondisi itu tidak efektif.
“Yang perlu pembenahan ke depan juga masalah parkir yang ada di RSUD Jombang. Lokasi parkir masih semrawwut. Kapsitasnya juga minim. Apalagi ketika ada kendaraan yang keluar-masuk dari rumah sakit. Jadi perlu ada rekayasa lalu lintas. Menurut saya, RSUD, Dinas Perhubungan, serta legislatif, perlu duduk bersama untuk membahas masalah ini,” kata Fatoni.
FKP yang digelar RSUD Jombang ini berjalan cukup dinamis. Acara berlangsung hingga tiga jam lebih. Masih-masing stakeholder yang diundang memberikan masukannya. Mulai soal pelayanan medis, pelayanan administrasi, hingga fasilitas yang perlu pembenahan.
Selain dari unsur media, FKP juga menghadirkan sejumlah Kapus (Kepala Puskesmas) yang ada di Jombang, IDI (Ikatan Dokter Indonesia), PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia), OPD (Organisasi Perangkat Daerah), serta tokoh masyarakat. “Berbagai masukan tersebut kita jadikan pijakan untuk pelayanan publik ke depan,” ujar Direktur RSUD Jombang DR dr Ma’murotus Sa’diyah MKes.
[berita-terkait number=”3″ tag=”rsud-jombang”]
Ning Eyik, panggilan akrab DR dr Ma’murotus Sa’diyah MKes, menambahkan, tujuan FKP adalah untuk menyusun pedoman pelayanan publik tahun mendatang. Dengan adanya FKP, juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi masalah. “Makanya kita mengundang stakeholder. Sehingga pelayanan publik yang kita susun sesuai dengan yang diharapkan masyarakat,” ujarnya.
Ning Eyik menambahkan, soal digitalisasi memerlukan proses panjang. Namun demikian RSUD Jombang sudah mulai menyusun rencana itu. Semisal, soal mekanisme antrean obat yang akan dilakukan secara online. Bahkan obat tersebut diantar langsung ke rumah pasien. Dalam program itu, RSUD Jombang menggandeng ojek online. Sehingga pasien tidak perlu antre, tapi obat tersebut langsung diantar ke rumah. Program ini rencananya kita launching Januari mendatang,” ujarnya. [suf]
