Pasuruan (beritajatim.com) – Kritikan terkait pembangunan gedung damkar kembali berdatangan. Kali ini giliran Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi.
Andri mengatakan bahwa gedung damkar dan BPBD senilai Rp 25 juta harus lebih dipikirkan secara rasional. Dibandingkan untuk membangun gedung baru lebih baik digunakan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
“Jangan berpikir untuk membangun gedung baru dulu. Karena faktanya masih banyak pelayanan dan kepentingan masyarakat yang tidak terakomodir,” katanya.
Andri juga menyebut bahwa anggaran senilai Rp 25 miliar bisa digunakan untuk penanganan pasca bencana. Dikarenakan selama ini terkait penanganan bencana sering lamban dan masih kurang mendapat sentuhan.
Politisi PDI Perjuangan ini juga mengatakan bahwa banyak lokasi pasca bencana tidak dilakukan perbaikan. Bahkan, sudah lebih dari satu tahun tidak dimasukkan dalam program.
[berita-terkait number=”4″ tag=”pasuruan”]
Andri juga mencontohkan terkait jembatan Ngipik yang terletak di Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol. Selama kurun waktu satu tahun pada 2021 sampai saat ini masih belum ada perbaikan.
“Harusnya, Pemkab lebih memprioritaskan hal – hal yang seperti ini, dibandingkan membangun gedung yang nilainya besar. Sedangkan jembatan menjadi lalu lintas kendaraan masyarakat banyak,” tutupnya. [ada/but]
