Mojokerto (beritajatim.com) – Proyek pengerjaan rehab bekas gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto mulai dikerjakan.
Pengerjaan rehab gedung yang menelan anggaran sekitar Rp1,9 miliar tersebut ditargetkan rampung pada bulan November 2023 mendatang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin mengatakan, pengerjaan rehab bekas gedung DPRD tersebut mulai dilakukan dan masih dalam tahap pembongkaran atap gedung. “Sudah berjalan masih dilakukan pembongkaran,” ungkapnya, Jumat (28/7/2023).
Berdasarkan lelang paket pengerjaan oleh CV Mitra Abadi dari Surabaya dengan anggaran pagu Rp1,9 miliar dan realisasi kontrak Rp1,6 miliar. Rinaldi menjelaskan, jika anggaran terbatas maka fokus rehab pada bagian atap gedung karena kondisi atap gedung bekas DPRD tersebut sudah tidak layak.
“Memang urgen dan bahaya karena sudah tidak layak kondisi atap gedung konstruksi kayu lapuk karena usia sehingga segera dilakukan perbaikan agar aman saat ditempati. Rencananya memang difungsikan untuk pelayanan namun tentunya itu kebijakan dari Bupati Mojokerto dan Sekdakab,” katanya.
Baca Juga:Majafest 2023, Wisata Atraksi ‘Harmoni Nusantara’ di Kabupaten Mojokerto
Saat ini kondisi bekas gedung DPRD Kabupaten Mojokerto mengalami kerusakan berat sehingga perlu dilakukan rehabilitasi sesuai skala prioritas yang tepat biaya, mutu, waktu dan administrasi. Perbaikan ini untuk menghindari kerusakan kian parah.
Apalagi, sudah beberapa tahun tak berpenghuni setelah para legislator daerah boyongan ke kantor baru di Jalan RA Basuni, Desa Sooko, Kecamatan Sooko. Sesuai perencanaan, perbaikan atap dengan konstruksi baja dan galvalum agar pemanfaatannya lebih maksimal karena lebih tahan dan bebas dari rayap.
Dengan anggaran Rp1,9 miliar, perbaikan kali ini belum menyentuh bagian interior. Pelaksanaan dilakukan selama lima bulan atau 150 hari kalender, mulai tanggal 26 Juni 2023, akhir 22 November 2023 mendatang. [tin/ted]
[berita-terkait number=”3″ tag=”kabupaten-mojokerto”]
