Surabaya (beritajatim.com) – Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) untuk segera membenahi PKB.
Mandat ini diberikan Rais Aam kepada Gus Yahya, setelah ratusan kiai berkumpul di Pesantren Tebuireng dan menyepakati memberikan ‘Mandat Tebuireng’ kepada Rais Aam PBNU untuk memperbaiki PKB.
“Kemarin para kiai khos berkumpul di Pesantren Tebuireng, untuk mendalami masalah-masalah terkait hubungan PBNU dan PKB,” kata Gus Yahya kepada ditemui wartawan di Kediaman Rais Aam PBNU di Pesantren Miftachussunnah, kawasan Kedung Tarukan Surabaya, Selasa (13/8/2024).
Setelah mendapatkan ‘Mandat Tebuireng’, KH Miftachul Akhyar hari ini kemudian memanggil Ketua Umum PBNU Gus Yahya yang kebetulan berada di Surabaya.
“Kemudian, saya tadi mendapatkan perintah langsung dari Rais Aam untuk menindaklanjuti laporan dari para kiai,” kata Gus Yahya.
Terkait langkah apa yang akan dilakukan dalam menghadapi Muktamar PKB, Gus Yahya mengaku akan segera mematangkan rumusannya.
Menurut Gus Yahya, masalah antara PKB dan PBNU sebenarnya bukanlah masalah baru. Hubungan yang tidak baik ini sebenarnya telah terjadi dalam 15 tahun terakhir atau sejak PKB dipimpin Muhaimin Iskandar.
“Ini berlangsung lama sudah lebih dari 15 tahun. Masalah di dalam hubungan PKB dan NU ini sudah lama sekali.
Tapi selama ini belum pernah dilakukan upaya-upaya yang masif mengelolanya,” kata Gus Yahya.
Sementara itu, turut hadir dalam pertemuan di Kediaman Rais Aam PBNU kali ini adalah Pengasuh Pesantren Lirboyo KH Anwar Mansyur, Pengasuh Pesantren Sidogiri KH Nurhasan, Pengasuh Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz, Wakil Rais Aam PBNU sekaligus Pengasuh Pesantren Al Amin Kediri KH Anwar Iskandar, Pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong KH Mutawakil Alallah, serta sejumlah kiai lainnya yakni perwakilan kiai dari Indonesia timur dan Indonesia bagian barat.
Salah satu yang jadi permasalahan, menurut Gus Yahya, adalah kedudukan Dewan Syuro di struktural PKB yang telah dieliminasi sedemikian rupa, sehingga tidak punya wewenang apapun dalam mengambil keputusan.
“Ini perubahan fundamental sejak PKB didirikan oleh PBNU. PBNU akan mengambil keputusan untuk menentukan langkah-langkah dan upaya. NU dan PKB punya hubungan yang khusus. NU punya tanggung jawab moral terhadap dinamika yang ada di PKB,” jelasnya.
Gus Yahya menegaskan, PKB bukan hanya menjadi satu-satunya partai yang harus diayomi NU. NU juga harus mengayomi yang lain. “Tapi dengan PKB, yang didirikan NU punya tanggung jawab moral khusus. Kamu akan melakukan sosialisasi kepada struktural NU, agar memperjuangkan aspirasi NU di keputusan-keputusan PKB secara nasional,” imbuhnya. [tok/beq]
