Kediri (beritajatim.com) – Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur menerima hibah tanah seluas 4.474 meter persegi dari Dr. Siti Asmah, M.Pd., dosen Universitas Negeri Malang (UM). Penyerahan hibah dilakukan di sela rapat periodik PWM Jatim pada Jumat (15/8/2025) di Jalan Kertomenanggal IV/1, Surabaya, dihadiri jajaran pimpinan wilayah dan pengurus Aisyiyah Jawa Timur.
Siti Asmah hadir bersama putranya, Ary Zakaria, untuk menyerahkan langsung dokumen hibah kepada PWM Jatim. Tanah yang dihibahkan berlokasi di Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, terdiri dari dua bidang: 3.874 meter persegi dan 600 meter persegi. Lahan kedua diperuntukkan sebagai akses jalan menuju lokasi utama.
“Kami serahkan hibah tanah ini untuk membangun pendidikan, karena di Kabupaten Kediri lembaga pendidikan dasar dan menengah belum banyak,” ujar Siti Asmah.
Ia menjelaskan, tanah warisan dari orang tuanya itu direncanakan untuk pengembangan amal usaha pendidikan yang akan dikelola oleh Aisyiyah Jatim. Selama ini, Aisyiyah Jatim telah mengelola sejumlah lembaga pendidikan, di antaranya Aisyiyah Boarding School di Lawang dan Kabupaten Kediri, serta Aisyiyah Islamic Boarding School di Bojonegoro.
“Yang di Lawang SMP dan SMA, di Kabupaten Kediri untuk SMP, sedangkan di Bojonegoro Aisyiyah SMA,” jelas Siti Asmah yang juga menjabat Wakil Ketua PWM Jatim ini.
Penyerahan hibah disaksikan jajaran pimpinan PWM Jatim, antara lain Prof. Thohir Luth, Prof. Biyanto, Prof. Samito Djati, Dr. Hidayatulloh, Ir. Tamhid Masyudi, dan Hidayatur Rahmah, serta perwakilan Pengurus Wilayah Aisyiyah (PWA) Jatim seperti Hj. Rukmini Amar, M.AP., dan Dr. Nur Mukarromah.
“Hibah ini akan memberikan manfaat besar bagi pengembangan sarana pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran di lingkungan Muhammadiyah. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” ujar Prof. Thohir Luth.
Ir. Tamhid Masyudi menegaskan kesiapan PWM Jatim memproses legalitas hibah agar kepemilikan tanah tercatat resmi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah. “Intinya, semua yang diwakafkan harus bernama Persyarikatan. Soal pemanfaatannya, kita siap memfasilitasi, termasuk soal sertifikasinya,” tegasnya. [nm/ian]
