Bangkalan (beritajatim.com) – Puluhan warga Desa Morombuh, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, melakukan unjuk rasa di depan kantor bupati setempat, Rabu (26/4/2023). Mereka menuntut adanya beberapa persoalan terkait dengan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Salah satu warga Morombuh, Abdurahman Tohir mengatakan, terdapat penjegalan terhadap salah satu Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) atas nama Moh Imron. Diduga, panitia melakukan manipulasi nilai untuk mengugurkan calon tersebut.
“Ada dugaan persekongkolan dari berbagai unsur kepanitiaan termasuk unsur pemerintah untuk menjegal calon yang kami usung,” kata Tohir.
BACA JUGA:
Usai Demo Pilkades, Tiga Warga Bangkalan Diserang
Ia juga mengatakan, pihaknya meminta Pemkab Bangkalan dan ketua Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa (TFPKD) segera melakukan tindakan terhadap panitia yang diduga melakukan kecurangan. “Kami meminta pemerintah tegas, karena aturan yang dibuat telah diinjak-injak oleh P2KD,” jelasnya.
Pihaknya menuntut pemerintah agar melakukan diskresi penundaan pelaksanaan Pilkades di desa tersebut. Sebab, sampai saat ini panitia diduga tidak mempertimbangkan surat rekomendasi yang diberikan oleh Plt Bupati pada panitia.
“Jika surat yang diberikan tidak diindahkan, demi menjaga kondusifitas masyarakat, kami akan meminta diskresi penundaan pelaksanaan Pilkades,” ungkapnya.
BACA JUGA:
Demo Pilkades Bangkalan Kembali Makan Korban, 1 Lagi Meninggal
Terpisah, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan, Rudiyanto melalui sambungan telepon menjelaskan, pihaknya sudah melakukan upaya penindakan terhadap laporan yang masuk.
“Kami sudah melakukan tahapan dan penindakan laporan yang masuk. Salah satunya yaitu memberikan rekom. Sementara terkait diskresi penundaan itu kewenangan Plt Bupati,” pungkasnya. [sar/suf]
