Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa kebijakan negara yang ideal tidak boleh hanya lahir dari ruang rapat, melainkan harus berakar dari pemahaman mendalam atas kebutuhan nyata dan kehidupan sehari-hari rakyat.
“Dengan demikian, kebijakan negara harus menjadi cerminan suara rakyat yang diperjuangkan melalui proses politik yang bermartabat,” kata Puan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung DPR, Selasa (4/11/2025).
Puan menekankan bahwa suara rakyat bukan sekadar aspirasi, melainkan amanah yang harus diperjuangkan. Karena itu, setiap kebijakan maupun regulasi yang dihasilkan DPR tidak boleh berhenti pada aspek administratif atau prosedural semata.
“Akan tetapi kebijakan negara sebagai wujud nyata dan komitmen untuk memenuhi amanat rakyat,” ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.
Ia menjelaskan, melalui kebijakan yang tepat, negara dapat mengatur kewenangan aparatur agar bekerja profesional dan berintegritas, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan ekonomi.
“Juga menetapkan aturan guna menjaga ketertiban umum, serta mengatur penerimaan dan pengeluaran negara agar setiap rupiah yang dikelola dapat kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan yang nyata,” tambahnya.
Puan juga mengungkapkan refleksinya selama masa reses. Ia menyebut, ketika para anggota DPR turun ke daerah dan bertemu langsung dengan konstituen, mereka dapat merasakan besar harapan rakyat terhadap negara—harapan untuk hidup lebih sejahtera, adil, dan dimudahkan dalam setiap urusan.
“Suara rakyat bukan sekadar aspirasi, tetapi amanah yang harus diperjuangkan bersama. Inilah tanggung jawab konstitusional kita sebagai wakil rakyat,” tegas Ketua DPR perempuan pertama itu.
Melalui fungsi legislasi, lanjut Puan, DPR harus memastikan setiap undang-undang yang disusun memberi ruang bagi kesejahteraan dan keadilan sosial. “Melalui fungsi anggaran, kita kawal agar uang rakyat benar-benar kembali untuk rakyat. Dan melalui fungsi pengawasan, kita pastikan tidak ada penyimpangan yang mengorbankan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Puan menegaskan, seluruh kebijakan yang dihasilkan bersama pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga arah pembangunan nasional dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi tujuan utama.
“Kebijakan negara yang kita hasilkan bersama Pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkas anak Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu. [hen/beq]
