Ponorogo (beritajatim.com) – Penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di Ponorogo mulai mengemuka. Pemerintah Kabupaten Ponorogo memastikan skema tersebut disiapkan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik, dengan fokus utama pada efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Ponorogo, Agus Sugiarto, menegaskan bahwa WFH merupakan bagian dari instruksi pemerintah pusat. Namun, Pemkab Ponorogo telah menyiapkan sejumlah opsi fleksibel yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Bisa pakai sepeda, atau naik transportasi umum, atau opsi lain WFH, kami terapkan tinggal tunggu intruksi Pemerintah Pusat,” kata Agus Sugiarto, Rabu (1/4/2026).
Menurutnya, berbagai alternatif tersebut masih dalam tahap pengkajian agar tetap selaras dengan kebutuhan pelayanan publik. Pemerintah daerah tidak ingin kebijakan efisiensi justru berdampak pada penurunan kinerja, terutama pada sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ugin, sapaan akrabnya, memastikan pelayanan dasar seperti administrasi kependudukan, pendidikan, hingga kesehatan tetap berjalan optimal. Termasuk layanan darurat seperti pemadam kebakaran dan ambulans yang sangat bergantung pada kendaraan operasional.
“Kalau kendaraan dinas kita rencanakan untuk potong jatah BBM-nya, kami pertimbangkan pengurangan kembali mobilitas,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pengurangan penggunaan BBM tidak akan dilakukan secara serampangan. Setiap kebijakan akan mempertimbangkan urgensi serta tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, sehingga pelayanan tetap menjadi prioritas utama.
Lebih lanjut, ASN di Ponorogo mulai didorong untuk berkontribusi dalam penghematan energi melalui langkah sederhana, seperti bersepeda ke kantor atau menggunakan transportasi umum.
Selain BBM, efisiensi juga diterapkan pada penggunaan energi listrik. Pemkab Ponorogo mencatat telah melakukan pengurangan konsumsi listrik hingga 10 persen sejak awal tahun, termasuk dengan memaksimalkan rapat daring sebagai pengganti pertemuan tatap muka.
“Kalau listrik sudah kami kurangi 10 persen sejak awal tahun, termasuk pemaksimalan rapat via daring sebagai ganti tatap muka,” pungkasnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkab Ponorogo menegaskan bahwa efisiensi energi tetap dapat berjalan beriringan dengan pelayanan publik yang optimal tanpa harus saling mengorbankan. [end/beq]
