Surabaya (beritajatim.com) – Terkait pemakaian logo Pemprov Jatim dalam surat undangan silaturahmi dengan Capres Ganjar Pranowo, Pengurus Paguyuban Kepala Desa Jatim mendatangi kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jatim di Jalan Putat Indah Surabaya, Selasa (18/7/2023). Kedatangan mereka untuk melakukan klarifikasi. Mereka ditemui langsung oleh Kepala Bakesbangpol Jatim, Eddy Supriyanto.
Koordinator Paguyuban Kades Jatim, Jurianto mengatakan, pemilihan logo Pemprov Jatim ini dikarenakan tidak ada pilihan lain. Sebab, logo asosiasi kepala desa sangat banyak. Menurutnya, tidak mungkin jika memakai semua logo yang ada.
“Kami nggak mungkin mencantumkan semua logo milik kita. Maka untuk menyatukan dari paguyuban kepala desa, maka kita gunakan logo Jawa Timur. Kan tidak mungkin menggunakan logo provinsi lain,” ujarnya kepada media saat ditemui di Kantor Bakesbangpol Jatim.
Jurianto tidak tahu pemakaian logo Pemprov Jatim ini justru menyalahi Peraturan Daerah (Perda). Dia mengaku tidak tahu, jika ada Perda yang mengikat terkait penggunaan logo tersebut.
“Kalau mengetahui, nggak mungkin kami gunakan. Karena untuk mempersatukan kepala desa Jawa Timur, kami gunakan logo Provinsi Jawa Timur. Ini karena kondisinya kami sekarang belum ada logo,” katanya.
Setelah mengetahui ada Perda yang mengikat untuk penggunaan logo, Jurianto mengusulkan pembuatan logo baru di paguyuban kepala desa. “Insya Allah kami akan bikn logo sendiri,” tegas Jurianto.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jatim, Munawar menegaskan, kalau pertemuan dengan Capres Ganjar Pranowo tidak ada kaitannya dengan Pemprov Jatim. Ganjar diundang sebagai Ketua Tim Pembina DPP Kepala Desa Indonesia.
“Acara silaturahmi dengan Pak Ganjar tidak ada sangkut pautnya dengan Pemprov Jatim. Atas masukan teman-teman, diputuskan pakai logo Jatim,” imbuh Munawar.
Dalam acara tersebut, lanjut Munawar, diikuti 80 persen Kades se-Jatim. Dia menegaskan pertemuan ini bukan bentuk dukungan Pilpres. “Beliau (Ganjar) ingin silaturahmi sebagai pembina Paguyuban Kades Indonesia,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Jatim, Eddy Supriyanto mengatakan, pihaknya lebih memberikan pengertian saja kepada para kades. Dia menekankan, aparatur negara harus netral, dan tidak terlibat dalam politik praktis. “Politik kita kebangsaan dan pelayanan publik,” kata dia.
Terkait logo pemprov, Eddy menyampaikan, logo itu hanya boleh digunakan untuk kedinasan kepentingan Jatim. “Ketua panitia datang ke sini sampaikan klarifikasi tentang penggunaan logo itu dan mereka menyampaikan karena ketidaktahuan mereka,” pungkasnya. (tok/kun)
BACA JUGA:
