Politik Pemerintahan

Ribuan Surat Suara DPRD Kabupaten Malang Tertukar, Siapa Biangnya? 

Malang (beritajatim.com) – Pemungutan suara Pilpres dan Pileg 2019, sudah dilaksanakan Rabu (17/4/2019) lalu. Dari pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Malang, Bawaslu menemukan ada kesalahan pengiriman surat suara. Terutama untuk surat suara anggota DPRD Kabupaten Malang. 

Berdasarkan catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang, terdapat 3.879 lembar surat suara yang salah alamat. Kesalahan itu terjadi di 43 tempat pemungutan suara  (TPS) yang tersebar di 16 desa pada 10 kecamatan. Lalu siapa yang salah? 

Kesalahan pengiriman surat suara berbeda daerah pilihan (Dapil) ini, dibenarkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, M Wahyudi. “Benar, memang ada kesalahan pengiriman surat suara,” ujar M Wahyudi, Kamis (18/4/2019).

Dengan adanya surat suara yang tertukar tersebut, sesuai surat edaran dari Bawaslu dan KPU RI ada dua mekanisme yang dilakukan. Yakni, ketika surat suara yang tertukar sudah terlanjur tercoblos maka akan masuk dalam suara Partai Politik (Parpol).

“Dan itu dianggap sah. Namun, ketika surat suara yang belum tercoblos, maka menjadi surat suara yang tidak terpakai,” tuturnya.

Terkait dengan temuan surat suara yang tertukar tersebut, Bawaslu saat itu juga langsung memberi rekomendasi kepada KPPS. Yakni dengan mencari surat suara lebih, dari TPS di Dapil asli untuk memenuhi surat suara yang tertukar. 

“Tetapi ketika tidak ada, maka pemilih hanya mendapat 4 jenis surat suara. Yaitu Pilpres, DPD, DPR RI dan DPRD Provinsi,” papar Wahyudi.

Dikatakannya, dengan tertukarnya surat suara ini, Bawaslu menyadari pastinya ada Caleg yang tidak terima. Karenanya, Bawaslu terbuka ketika memang ada Caleg yang mau mengajukan keberatan. Termasuk siap menghadapi adanya gugatan dari para Caleg yang tidak terima. 

“Kalau memang ada yang keberatan silahkan saja mengajukan gugatan. Nantinya akan kami proses sesuai tahapan yang tertuang dalam regulasi. Dan sebelumnya, memang sudah ada beberapa orang yang menghubungi menyatakan keberatan. Tetapi sampai sekarang, masih belum ada gugatan yang masuk,” bebernya. 

Sementara itu, Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Malang, George da Silva, juga menambahkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk komplain atau keberatan. Bawaslu, akan menerima keberatan dan gugatan terkait surat suara yang tertukar itu. Tentunya juga harus melalui mekanisme yang sudah tertuang. 

“Makanya, begitu ada laporan surat suara yang tertukar kami langsung meminta pengawas desa dan TPS untuk membuat laporan kepada kami. Termasuk saksi yang keberatan, juga kami minta untuk mengisi surat keberatan dalam formulir C2 KPU, untuk nantinya kami tindaklanjuti,” tegas George da Silva. 

Masih kata George, beberapa surat suara DPRD Kabupaten Malang yang tertukar itu, diantaranya adalah di Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi. Yakni di TPS 22 dan 23. “Kemudian di Desa/Kecamatan Bantur, ada 219 surat suara yang tertukar. Dan 61 lembar diantaranya sudah tercoblos,” urainya.

Informasi diperoleh, surat suara DPRD Kabupaten Malang yang tertukar, terjadi di Kecamatan Tumpang, Kromengan, Tajinan, Bantur, Wagir, Gedangan, Wajak dan Turen. Tertukarnya surat suara ini, sempat menjadi bahasan. Karena pemilih kebingungan untuk memilih Caleg jagoannya.

Terpisah, Komisioner Bidang Data KPU Kabupaten Malang Sofie Rachma Dewi menyampaikan bahwa sesuai dengan Surat Edaran KPU nomor 653 bahwa ada dua opsi yang bisa dilakukan ketika terjadi surat suara tertukar antar Dapil. Dimana, surat suara yang sudah tercoblos, maka dianggap sah dan masuk suara Parpol. Sedangkan yang belum, diidentifikasi jumlahnya dan ditulis dalam formulir C2 perihal kejadian khusus.

“Tertukarnya surat suara ini, kemungkinan karena terjadi kesalahan saat seting surat suara. Dan kalau memang ada Caleg yang keberatan, KPU siap memfasilitasi keberatan tersebut,” Sofie Rachma mengakhiri. (yog/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar