Politik Pemerintahan

Permohonan Mantan Bupati Jember pada Mendagri, Gubernur, dan Elite Parpol

Muhammad Zainal Abidin Djalal

Jember (beritajatim.com) – Muhammad Zainal Abidin Djalal, bupati periode 2005-2010 dan 2010-2015, angkat bicara soal kisruh pemerintahan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kisruh ini berujung pada pemakzulan politik DPRD Jember terhadap Bupati Faida.

“Sebuah keharusan, gubernur, Menteri Dalam Negeri, para pemangku kebijakan pemerintah daerah di Jakarta, termasuk para dewan pimpinan pusat partai-partai politik yang memiliki anak buah di Jember untuk bertindak dengan tegas dan sesegera mungkin,” kata Djalal, Jumat (24/7/2020).

“Saya mohon para pemangku kebijakan untuk tegas. Jangan lihat hal-hal yang berkaitan dengan masalah politik saja. Lihat masyarakat. Masyarakat saat ini dapat apa? Hampir tiap tahun (persoalan) APBD tidak selesai, baik penyerapan keuangan maupun (jadwal pengesahan) selalu mundur. Audit BPK seperti itu.” kata Djalal.

“Terakhir BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mengeluarkan hasil audit sampai disclaimer (tidak memberikan penilaian). Ini kan paling tidak, ada indikasi bahwa tidak ada asap tanpa ada api. Ini berarti ada sesuatu yang tidak bagus. Bagaimana kacaunya pemerintahan di Jember, hubungan politik antara bupati dan DPR, dan sebagainya. Jadi pendek kata, saya mohon kepada Ibu Gubernur, Bapak Menteri Dalam Negeri, maupun para pemangku kebijakan yang ada kaitannya dengan pemerintahan, dan tidak kalah pentingnya ketua-ketua parpol di Jakarta: jangan biarkan seperti ini,” kata Djalal.

“Kasihan kami di Jember. Jember ini bagian tak terpisahkan dari Jawa Timur, Jember ini bagian tidak terpisahkan dari Indonesia. Kok Panjenengan (Anda) kok masih enak-enakan di Surabaya, enak-enakan di Jakarta, terus bagaimana kami ini? (Pemakzulan) ini sebuah peristiwa luar biasa di bidang pemerintahan, ketatanegaraan, politik, hukum yang tidak ada hubungannya dengan pilkada,” kata Djalal.

Djalal mengatakan, hak menyatakan pendapat oleh parlemen adalah sesuatu yang legal. “Dan hampir lima tahun masyarakat Jember mengalami sebuah kondisi yang memprihatinkan,” katanya.

Djalal mempertanyakan sikap elite sebelas partai di Jakarta yang selama ini seperti mendiamkan perlakuan Bupati Faida terhadap para kader mereka yang duduk di lembaga legislatif. Sebelas partai itu memiliki kursi di DPRD Jember yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Perindo, dan Partai Berkarya. “Mereka itu legal dan melakukan amanat masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat. Kemudian tidak sekadar terjadi kesalahpahaman, tapi dilecehkan oleh sebuah kekuasaan politik lokal,” katanya.

Kondisi politik di Jember yang tak kondusif ini sudah berjalan hampir lima tahun. Persoalan pemerintahan di Jember, menurut Djalal, sudah terjadi tidak tahun ini saja, tapi sudah sejak 2016. “Kalau kemudian terus (pemerintah pusat dan provinsi) membutakan (diri), akan ditiru daerah-daerah lain. Kita menyadari memang bahwa gubernur saat ini banyak sekali (kesibukan), khususnya (menangani) Covid-19. Apalagi di pusat, masalah tumpuk undhung gak karu-karuan. Tapi tidak boleh (dibiarkan). Bagi kami, Jember ini juga harus dianggap penting, dibutuhkan penanganan khusus,” katanya. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar