Politik Pemerintahan

Nenek 80 tahun di Mojokerto Kembalikan BLT-DD

Nenek Piyati (80) asal Dusun Gelatik, Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto yang mengembalikan BLT-DD. [Foto: istimewa]

Mojokerto (beritajatim.com) – Proses penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19 termasuk bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahap pertama hingga kini belum rampung. Dari 299 desa yang tersebar di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto, baru 241 Desa yang sudah menyalurkan bantuannya.

Jelang tiga hari Hari Raya Idul Fitri, masih ada 58 desa lainnya masih dalam proses pencairan ke tangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah terdata. Di tengah penyaluran yang dipercepat, tidak semua bantuan diterima oleh KPM. Beberapa KPM justru mengembalikan BLT secara sukarela ke Pemerintah Desa (Pemdes) karena mengaku sudah mampu.

Seperti yang dilakukan nenek Piyati asal Dusun Gelatik, Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Nenek 80 tahun ini tercatat sebagai satu dari 141 penerima BLT-DD desa setempat. Meski masuk dalam kriteria penerima, namun ia sepakat mengembalikan bantuan senilai Rp600 ribu tersebut ke Pemdes setempat.

Ia yang sepakat mengembalikan setelah berunding dengan pihak keluarga mengaku masih merasa mampu. Pengembalian itu juga didasari oleh belum tepatnya sasaran penerima. Karena masih banyaknya warga setempat yang ekonominya terdampak secara langsung selama masa pandemi Covid-19, tapi tidak menerima.

Hal tersebut disampaikan putra kedua nenek Piyati, Suliyono. “Saya bersama kakak masih mampu merawat ibu. Harapannya dengan pengembalian itu, bisa disalurkan ke warga yang berhak. Khususnya janda dan yang di-PHK. Ibu juga berharap pengembalian ini bisa menyembuhkan sakitnya,” ungkapnya, Kamis (21/5/2020).

Meski melihat dari kondisinya, nenek Piyati tergolong dalam kategori orang yang berhak menerima BLT yakni lanjut usia (lansia) yang sudah tidak ada pekerjaan. Hanya saja, kehidupan Piyati selama ini masih sanggup ditopang putranya sehingga ia menolak menerima BLT DD dan mengembalikan bantuan tersebut ke pemdes.

Sementara itu, Koordinator Pendamping Ahli Desa Kabupaten Mojokerto, Mujib Bustomi mengatakan, meski BLT-DD dikembalikan namun tidak bisa masuk kas desa. Pihak pemdes tetap berkewajiban menyalurkan ke pihak yang membutuhkan. “Yakni warga setempat yang sempat diusulkan dalam daftar penerima namun akhirnya terdegradasi akibat pembatasan kuota,” jelasnya.

Pemilihannya pun juga berdasarkan urutan berikutnya. Yakni dengan didasari penetapan daftar penerima BLT-DD lewat musyawarah desa (musdes) khusus lanjutan sehingga penyaluran bersifat obyektif sesuai dengan parameter kelayakan penerimaan BLT-DD. [tin/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar