Mojokerto (beritajatim.com) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tenggah melakukan akselerasi pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas meninjau secara langsung pelayanan publik di MPP Gajah Mada Kota Mojokerto.
“Salah satu tindak lanjut arahan Presiden RI yang saat ini tengah dilakukan Kemenpan-RB melakukan akselerasi pembentukan MPP dan MPP Digital di seluruh Indonesia. Kita melihat beberapa MPP yang sudah beroperasi termasuk di Kota Mojokerto, kita ingin dorong kedepan agar lebih optimal dan MPP di Kota Mojokerto ini sudah berjalan dengan baik,” ungkapnya, Senin (6/2/2023).
Mantan Bupati Banyuwangi ini berharap kepada Kota Mojokerto bisa memulai MPP Digital. Dalam pelayanan publik juga perlu dilakukan digitalisasi, karena ada sebagian masyarakat yang ingin menyelesaikan urusan pemerintahan di Handphone (HP) seperti urusan private yang sudah bisa diselesaikan melalui HP.
“Kami sekarang sedang marathon di Jakarta kebetulan koordinatornya Kemenpan RB, bersama Kemendagri dan Kemkominfo untuk memberesi digitalisasi layanan publik yang berbasis adminduk. Nah pararel dengan ini, MPP digital kita dorong dan targetnya Mei nanti 100 kabupaten/kota bisa selesai untuk MPP digital,” katanya.
Sehingga, tegas politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini, masyarakat memiliki pilihan, datang langsung ke MPP atau melalui HP. Anwar Anas menjelaskan, jika nantinya dalam MPP Digital masing-masing kabupaten/kota tidak harus membuat aplikasi satu-satu tinggal berbagi pakai dan diintegrasikan dengan sistem layanan nasional.
Sementara itu, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspita mengatakan, MPP Gajah Mada sudah berjalan tiga tahun namun baru secara resmi dilauncing pada tahun 2022 lalu. “MPP berada di tengah kota sehingga layanan dalam satu atap ini sangat strategis. Ke depan tentu kami berharap pelayanan publik di Kota Mojokerto terus kita tingkatkan,” tegasnya.
[berita-terkait number=”3″ tag=”pemkot-mojokerto”]
Hal tersebut dilakukan dalam rangka memberi pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat Kota Mojokerto. Terkait MPP Digital di Kota Mojokerto, Ning Ita (sapaan akrab, red) menyatakan kesiapannya. Mengingat nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Mojokerto terus meningkat dari 2,92 pada 2021 meninkat menjadi 3,32 di tahun 2022.
Hingga saat ini, MPP Gajah Mada memberikan 178 layanan dari 24 instansi atau lembaga pemberi layanan publik. Termasuk diantaranya adalah Telecenter Palapa yang menjadi sarana edukasi bagi warga Kota Mojokerto serta Unit Layanan Disabilitas yang memberikan kemudahan akses bagi yang membutuhkan. [tin/suf]
