Politik Pemerintahan

Komisi C Segel Dua Kantor Dinas Pemkab Jember

Jember (beritajatim.com) – Komisi C DPRD Jember, Jawa Timur, menyegel dua kantor dinas pemerintah kabupaten. Mereka siap menyegel semua organisasi perangkat daerah yang dijalankan pelaksana tugas kepala daerah yang diangkat Bupati Faida dengan surat keputusan pada 8 Januari 2021.

“Kemarin kami menyegel kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dan Dinas Sosial. Kami sudah jenuh melihat bupati yang selalu membuat kebijakan yang menyebabkan dualisme dalam organisasi perangkat,” kata Ketua Komisi C David Handoko Seto, Rabu (27/1/2021).

Segel itu berwarna merah bertuliskan: DPRD Jember Mengharamkan Plt Versi Bupati Faida dan ditempelkan di depan pintu kepala dinas. Menurut David, penetapan pelaksana tugas di sejumlah organisasi perangkat daerah yang tak prosedural membuat sistem pemerintahan berjalan.

Pelaksana tugas versi Bupati Faida adalah pejabat baru yang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Kedudukan Susunan Organisasi Tata Kerja (KSOTK) 2021. Sementara pejabat sebelumnya adalah pejabat yang berdasarkan pengembalian jabatan sesuai rekomendasi Menteri Dalam Negeri dengan mengacu pada KSOTK 2016.

Pelaksana tugas Kepala Dinas PU Bina Marga versi KSOTK 2021 adalah aparatur sipil negara eselon IV yakni Wenny Juristiansyah Darmayanti yang menjabat Kepala Seksi Bina Manfaat Sumber Daya Air. Sementara kepala dinas versi KSOTK 2016 adalah Imam Sudarmaji yang menjabat sekretaris Dinas PU Bina Marga.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial versi KSOTK 2021 adalah Wahyu Setyo Handayani yang menjabat Kepala Sub Bagian Umum pada Bagian Umum Sekretariat Daerah. Sementara pelaksana tugas dinas sebelumnya adalah Widi Prasetyo yang menjabat Staf Ahli Bupati.

DPRD Jember menilai Bupati Faida tak berhak melakukan mutasi dan pergantian pejabat hingga bupati dan wakil bupati terpilih dilantik, sebagaimana surat edaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. “Kami melihat pemerintahan tidak berjalan normal. Kasihan pelayanan terhadap masyarakat terganggu,” kata David.

David sempat bertemum Imam Sudarmadi di Dinas PU, namun tak bertemu Wenny. Sementara di Dinas Sosial, Komisi C tak bertemu Wahyu dan Widi. Penyegelan itu, menurut David, adalah peringatan kepada kepala organisasi perangkat daerah lainnya agar tak mudah menjalankan tugas pelaksana tugas versi 8 Januari dan menguatkan pejabat versi KSOTK 2016. “Kami akan cari info OPD yang masih ngengkel menjalankan SK bupati, akan kami segel,” katanya.

David menegaskan, pihaknya tidak khawatir jika ada gugatan hukum ke Komisi C. “Kalau mereka tidak terima dengan itu dan mau menggugat secara hukum atau gunakan cara lain, kami siap. Kami menyegel atas kewenangan fungsi pengawasan anggota Dewan,” katanya. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar