Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Kejari Gresik Telusuri Dugaan Pungli Atribut Pelantikan Kades

Pelantikan kepala desa (kades) terpilih secara serentak 20 April 2022 di Kantor Pemkab Gresik

Gresik (beritajatim.com) – Polemik adanya dugaan pungutan liar atribut saat pelantikan 47 kepala desa (kades) April 2022 lalu menjadi sorotan. Aparat korps Adhyaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik turut menyoroti pungutan Rp 900 ribu yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dengan dalih untuk membeli atribut dan keperluan dokumentasi.

Kasi Intelijen Kejari Gresik Deni Niswansyah mengaku pihaknya akan melakukan cross check terhadap persoalan tersebut.

“Langkah awal tentunya kami tindaklanjuti, dengan melakukan pengumpulan bahan keterangan atau pulbaket dulu. Kami tidak boleh tergesa-gesa menyikapi hal ini,” ujarnya, Sabtu (14/05/2022).

Masih menurut Niswansyah, pulbaket tersebut dimaksudkan untuk mencari tahu maksud dan tujuan penggunaan anggaran. Sehingga, pihaknya belum bisa memastikan potensi pelanggaran hukum yang dilakukan. “Kami mohon waktu untuk pemeriksaan lebih lanjut,” paparnya.

Seperti diberitakan, polemik penarikan dana Rp 900 ribu untuk pembelian atribut pelantikan kades tersebut terungkap saat Komisi DPRD Gresik menggelar bearing. Dari hasil itu, 47 kades yang dilantik serentak ditarik Rp 900 ribu untuk pembelian atribut. Jika ditotal dana yang terkumpul mencapai Rp 42,3 juta.

“Polemik itu mencul karena tidak dimasukkan ke dalam anggaran pelantikan melalui APBD. Padahal hal tersebut juga merupakan kegiatan resmi dari Pemkab Gresik,” ujar Ketua Komisi I DPRD Gresik M.Zaifuddin.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, kegiatan pelantikan kades serentak pada 20 April 2022 itu sudah mendapat alokasi Rp 130 juta bersumber dari APBD. Alokasi itu diperuntukkan kebutuhan perlengkapan, konsumsi, dokumentasi hingga kebutuhan seremonial lainnya.

“Memang tidak ada anggaran untuk membeli atribut. Tapi bagi kami ini tidak etis,” kata M.Zaifuddin.

Secara terpisah, Plt Kepala Dinas PMD Gresik Suyono menyatakan anggaran pelantikan kades memang tidak mencantumkan kebutuhan atribut pelantikan. Apalagi, perencanaan anggaran sudah dilakukan pada tahun lalu. Sebelum dirinya ditunjuk sebagai Plt DPMD Gresik.

“Kami sudah mensosialisasikan hal tersebut dan mayoritas menyepakati dan tidak terjadi permasalahan. Selasa depan (17/5) ada hearing lagi kami akan jelaskan secara gamblang biar tak jadi polemik berkepanjang,” tandasnya. [dny/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar