Politik Pemerintahan

Ini Saran Praktisi Hukum untuk Risma Usai Memaafkan Pelaku Penghinaan

Surabaya (beritajatim.com) – Kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini terus menimbulkan polemik. Apalagi ketika Risma memaafkan pelaku, tapi tidak mencabut laporannya di kepolisian.

Praktisi Hukum, Abdul Malik yang juga Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur berharap Wali Kota Risma tidak setengah-setengah dalam memberikan maaf kepada pelaku.

“Terlapor dan pelapor ini kan sama-sama seorang ibu. Sama-sama muslim. Kalau sudah memaafkan, ya sebaiknya mencabut laporannya,” ujar pria yang akrab disapa Malik itu melalui rilisnya kepada media, Rabu (5/2/2020) malam.

Menurut Malik, seharusnya dari perkara ini, semua pihak bisa saling introspeksi diri. Dan, memahami mengapa pelaku bisa melakukan tindakan seperti itu. “Kan berarti ada yang tidak puas. Ada yang jengkel,” katanya.

“Bisa jadi kejengkelan pelaku didasarkan atas motif politik. Kemungkinan ada pihak-pihak yang selama ini menjelekkan figur atau tokoh yang diidolakan pelaku,” imbuhnya.

Malik meminta Bu Risma mencontoh kearifan kebanyakan politisi senior dalam menyikapi haters. Semisal, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Kita ingat kan dulu beliau disamakan kerbau. Ada kerbau dibawa demo dengan ditulisi SiBuYa. Apa yang dilakukan SBY? Kan tidak melaporkan,” ujarnya.

Jika tidak mencabut laporannya, Bu Risma sendiri yang sebenarnya akan terkena dampaknya. “Bu Risma sebagai pelapor pasti dihadirkan ke pengadilan. Apa tidak sayang waktunya? Apa nggak dibuat kerja saja menyelesaikan persoalan-persoalan Surabaya?” pungkas Malik. [tok/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar