Politik Pemerintahan

Diwarnai Interupsi dan Walkout, Paripurna PAW di DPRD Jember Berjalan 5 Jam

Saat mengawali walkout, Siswono mendorong kursi roda Agusta keluar ruang sidang paripurna.

Jember (beritajatim.com) – Sidang paripurna pergantian antarwaktu (PAW) di DPRD Jember, Jawa Timur, Selasa (22/12/2020), diwarnai interupsi dan aksi walkout. Sebagian anggota DPRD menilai, pergantian antarwaktu terhadap Tatin Indrayani, anggota Partai Kebangkitan Bangsa, tidak sesuai dengan tata tertib.

Tatin digantikan antarwaktu oleh Mufid, calon legislator Daerah Pemilihan Jember III yang memiliki perolehan suara terbanyak urutan kedua, setelah diberhentikan oleh PKB. Namun, sidang paripurna tersebut tidak berjalan mulus dan diwarnai sejumlah interupsi maupun walkout. Dimulai pukul 10.30 WIB, sumpah jabatan terhadao Mufid baru bisa dilakukan pada pukul 15.30 karena banyaknya protes.

Beberapa anggota DPRD Jember yang walkout antara lain Siswono (Gerindra), Agusta Jaka Purwana (Demokrat), Hamim (Nasdem dan Ketua Badan Kehormatan), dan Nyoman Aribowo (PAN). Saat mengawali walkout, Siswono mendorong kursi roda Agusta keluar ruang sidang paripurna.

“Proses PAW Saudari Tatin terkesan dipaksakan dan tidak melalui proses mekanisme tata tertib yang dilaksanakan Badan Kehormatan DPRD Jember. Semestinya ketika dapat surat dari Dewan Pimpinan Pusat PKB, pimpinan mendisposisi ke BK,” kata Siswono.

BK kemudian melakukan penyelidikan atas Tatin. “Bu Tatin juga punya hak untuk menggugat (di pengadilan). Ruang inilah yang seolah-olah terabaikan oleh pimpinan. Sesederhana itukah proses PAW?” kata Siswono.

Agusta menambahkan, apa yang terjadi pada Tatin bisa terjadi pada semua anggota DPRD Jember. “Proses ini ada sesuatu yang disembunyikan, sehingga ada proses yang dipenggal. Tiba-tiba ada proses yang diputus, dan itu bisa terjadi pada kita semua,” katanya.

Tatin sendiri mengaku tak pernah mendapat surat tembusan tahap demi tahap proses PAW. “Proses itu pastinya panjang, karena partai bersurat ke DPRD dan kemudian DPRD akan menjalankannya ke KPU, bupati, hingga gubernur. Saya sulit mendapatkan surat, dan hanya beredar rumor bahwa proses PAW saya akan terus berlanjut,” katanya.

Tatin mengaku tak pernah dihadapkan pada dokumen yang memberatkan posisinya sehingga diberhentikan dari keanggotaan PKB. Ia berkomunikasi ke Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah PKB dan diarahkan untuk berkomunikasi dengan Dewan Pimpinan Cabang.

“Secara dhohir saya sudah melakukan perlawanan, walau tidak ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Kenapa saya tidak ke PTUN? Karena saya menganggap hubungan dengan partai baik-baik saja, dan saya beranggapan partai ini rumah besar. Sebagai anggota di dalamnya, mustahil saya mengkhianati, bahkan memberontak kebijakan partai,” katanya.

Tatin akhirnya pasrah, karena keputusan gubernur untuk PAW itu sudah turun. “Apa boleh buat, keputusan dari gubernur sudah turun, yaitu proses PAW harus sudah terlaksana. Pastinya ini memang pahit bagi saya. Tapi kesimpulannya, inilah perjalanan panjang saya,” katanya.

Tatin tetap berbaik sangka kepada PKB. “Tentunya partai berbuat ini dengan niatan lebih membawa maslahat untuk kebesaran partai itu sendiri,” katanya.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan, ada dua pintu PAW di tata tertib, yakni pengaduan yang diproses lewat BK dan pencabutan kartu tanda anggota partai yang diproses pimpinan Dewan. “Pimpinan tidak punya pilihan. Hanya dibatasi tujuh hari sejak menerima surat pencabutan KTA. Setelah gubernur bertanya ke pengadilan negeri, tak ada gugatan, gubernur langsung memproses,” katanya.

Itqon menilai, reaksi para anggota Dewan yang menentang PAW Tatin dikarenakan rasa takut. “Teman-teman ini takut, kok segampang mem-PAW. Padahal memang seperti itu jika sudah dicabut KTA-nya. Prosesnya seperti itu,” katanya. [wir/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar