Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Diminta Bayar Lagi, Penghuni Ruko Simpang Tiga Jombang Protes

Ruko di Simpang Tiga Jombang

Jombang (beritajatim.com) – Penghuni Ruko (rumah toko) Simpang Tiga Jombang keberatan diminta membayar lagi oleh pemerintah setempat. Mereka merasa dirugikan atas kebijakan itu.

Hal itu diungkapkan Tomi Iswanto (46), salah satu penghuni Ruko Simpang Tiga. Sebelumnya, pemerintah setempat, meminta penghuni membayar lagi. Itu setelah Hak Guna Bangunan (HGB) habis sejak 2016. Hal tersebut berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tomi mengaku membeli HGB dari pihak kedua. Seharusnya, pihak kedua itulah yang ditagih untuk melakukan pembayaran perpanjangan dan bukan dirinya.

“Pemerintah harusnya juga bijak menyikapi, begitupun juga dengan pihak kedua harusnya bertanggungjawab. Sehingga pedagang di ruko simpang tiga Jombang tidak dirugikan,” kata Tomi, Rabu (15/6/2022).

Pertokoan Simpang Tiga Jombang dibangun pada 1996. Proses pembangunan dikerjakan oleh pihak kedua yakni PT Suryatamanusa Karya, berkedudukan di Jalan Wijaya Kusuma nomor 5, Jember.

Pembangunan itu tertuang dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan PT Suryatamanusa Karya tentang kontrak bagi tempat usaha pembangunan kompleks pertokoan. Sebagaimana dalam perjanjian itu, status HGB ditetapkan selama 20 tahun.

Polemik aset Pemkab Jombang itu mencuat ketika HGB habis 2016 dan berdasarkan hasil audit BPK ada tunggakan Rp5 miliar. Karena terus berpolemik, DPRD Jombang pun membentuk pansus penyelamat aset.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Digdarin) Jombang Hari Oetomo mengatakan temuan BPK sebesar Rp5 miliar tersebut sejak 2016 sampai 2021. Menurut Hari, yang sudah bayar 39 ruko. Masing-masing Rp5 juta dengan total masuk kas daerah 195 juta. Di sana ada 56 ruko.

“Tunggakan yang harus dibayar para penyewa nilainya bervariasi sesuai luas ruko. Apprasial 2015 nilai sewanya masing-masing, kisaran setahun ada Rp17 juta, Rp20 juta dan ada yang Rp 23 juta per tahun dikalikan lima tahun,” ujar kata Hari Oetomo usai dengar pendapat dengan pansus DPRD Jombang, Rabu (8/6/2022) lalu.

Ketua Pansus DPRD Jombang, Mas’ud Zuremi menegaskan, pansus berdiri di tengah mencari solusi yang terbaik agar tidak ada yang dirugikan. Terlebih lagi masalah ini sudah terlalu berlarut-larut dan sudah menjadi temuan dari BPK.

Mas’ud mengungkapkan, setelah pertemuan dengan pihak pemerintah, akan ada proses lagi pertemuan dengan penghuni ruko. Pihaknya memfasilitasi apa yang menjadi temuan BPK itu.

DPRD berencana melakukan pemanggilan ke penghuni ruko pada 23 Juni mendatang. Kemudian penghuni ruko di pertemukan dengan pemkab pada 4 Juli. “Apabila ini terus dibiarkan akan tetap menjadi temuan BPK dan tunggakan akan semakin besar,” ujarnya. [suf/beq]


Apa Reaksi Anda?

Komentar